Jokowi Kritik Keras Jalan Rusak di Jateng, Ganjar: Saya Orang yang Tahu Berterima Kasih
- istimewa
Sebelumnya diberitakan media massa, Jokowi meninjau ruas jalan Surakarta-Purwodadi yang tengah diperbaiki. Jokowi menyebutkan ruas jalan itu bertahun-tahun selalu tidak beres.
"Tadi pagi jam setengah 8 kita ngecek pembangunan perbaikan Jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun tidak beres-beres. Bener? Dan saya tahu karena hampir setiap minggu, itu sekali, dua kali, tiga kali, kalau mau Randublatung ke Blora pasti lewat, begitu diperbaiki, diaspal, setahun, dua tahun rusak lagi karena tanahnya memang bergerak," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/1/2024).
Sambungnya menceritakan, agar perbaikan ruas jalan itu tidak menggunakan aspal, tapi pakai beton rigid dengan tebal 25 cm. Jokowi memaklumi biaya perbaikan yang mahal menggunakan beton, namun hal itu dilakukan agar tidak cepat rusak.
"Nah, sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin ini tidak boleh aspal lagi, ini harus dibeton, pakai rangka beton setebal 25 cm, pakai rigid beton tadi kita coba, mulus, mugi-mugi mboten rusak meleh, udah dibeton setebel ini masa rusak lagi, mestinya sama seperti yang dilakukan di Lampung seperti itu, dibeton sekalian sudah, memang biayanya mahal, tapi awet bertahun-tahun nggak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih, Pak Basuki," bebernya.
Untuk diketahui, ruas jalan tersebut merupakan bagian dari penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2023. Jokowi menganggarkan perbaikan jalan dengan Inpres IJD senilai Rp 14,6 triliun di seluruh Indonesia pada 2023.
Ayah Gibran itu jelaskan, Rp 1,3 triliun dari total anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 40 ruas jalan di Jawa Tengah.
Sedangkan di Kabupaten Sragen, diberikan anggaran Rp 204 miliar untuk membangun tiga ruas jalan.
Jokowi juga jelaskan, bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 15 triliun untuk Inpres Jalan Daerah tahun 2024. Namun realisasi kebijakan tersebut masih dalam proses perencanaan. (aag)
Load more