Prabowo Siap Keluarkan Kebijakan Sanksi Berat Bagi Pejabat Negara yang Sepelekan LHKPN

Pasalnya, kata ia, langkah tersebut dapat mewujudkan penekanan angka tindak pidana korupsi yang digembar-gemborkan para kandidat Pilpres 2024 pada setiap kegiatan kampenyanya. 

"Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan lainnya," ungkapnya. (raa)