PKS Desak Pemerintah Batalkan Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, merespon isu terkait vaksin Covid-19 yang akan berbayar per tanggal 1 Januari 2024.

Anggota Komisi IX ini menyampaikan keprihatinannya dengan hal ini, pasalnya Covid-19 merupakan wabah penyakit yang luar biasa.

“Saya cukup prihatin dengan vaksin Covid-19 yang berbayar. Covid-19 ini kan wabah yang besar bahkan, wabah global dan bahkan bisa menular. Seharusnya vaksin Covid-19 ini bisa digratiskan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” ucapnya, melansir keterangan resmi, Kamis (4/1/2024).

Ansory juga menyayangkan bahwa vaksin Covid-19 ini tidak diatur biayanya. 

Biaya vaksin yang tidak ditanggung akan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat kelas menengah bawah.

“Apalagi vaksin Covid-19 tidak diatur harganya, harga tergantung pada fasilitas kesehatan yang menyediakan, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak-adilan bagi masyarakat,” tuturnya.

Diakhir Anggota Komisi IX ini menginformasikan  bahwa pemerintah harus ikut andil dalam isu vaksin covid-19.

“Saya berharap Pemerintah bisa menangani permasalahan ini dengan baik, semua kalangan masyarakat dari mulai kalangan bawah, tengah, atas harus mendapatkan keadilannya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada masalah kesehatan warga negaranya,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan vaksin Covid-19 berbayar pada 1 Januari 2024.

Untuk itu, warga yang belum melengkapi vaksinasi segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat mumpung masih gratis. 

"Betul, 1 Januari 2024 vaksinasi Covid-19 mulai bayar," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati. 

Ani menyebut vaksin Covid-19 berbayar ini berlaku untuk penyuntikan semua dosis vaksin. 

Namun, ada beberapa kelompok yang tetap mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, seperti warga lanjut usia dan kelompok rentan lainnya. 

Ani belum mengetahui rincian biaya yang akan dikenakan setiap dosis vaksin. 

Dinkes DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan teknis pelayanan dari Kementerian Kesehatan. 

Sementara, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada khalayak bahwa penanganan pasien Covid-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi. 

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6/2023). (agr/muu)