Pukat UGM Nilai Kinerja Penindakan Korupsi KPK Lebih Buruk Dibanding Kejaksaan

Sleman, DIY - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai kinerja penindakan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat buruk. Tidak ada kasus strategis dalam satu tahun terakhir yang berhasil ditindak lembaga anti rasuah tersebut.

"Kalau kita lihat penindakan oleh KPK itu tidak ada kasus strategis di satu tahun terakhir ini. Bahkan KPK mengeluarkan SP 3 untuk BLBI. KPK tidak ada satu pun kasus strategis yang merugikan keuangan negara besar atau pelaku dengan jabatan sangat tinggi atau yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyikapi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (09/12/2021) kemarin.

Zen, panggilan akrabnya, menyebut, kinerja KPK bahkan kalah dibanding lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan. Korps Adhyaksa disebut punya prestasi lebih baik dibanding KPK karena berhasil memproses kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Tapi saya harus fair, KPK memang sangat buruk prestasi penindakannya dalam satu tahun terakhir tetapi koleganya Kejaksaan itu justru menunjukkan prestasi yang lebih baik, karena Kejaksaan memproses kasus Asabri dan Jiwasraya yang nilainya sangat besar puluhan triliun rupiah. Jadi saya harus tetap memberikan kredit poin kepada Kejaksaan karena sudah memproses dua kasus tersebut," ungkapnya.

KPK, lanjut Zen, juga seolah tidak serius melanjutkan tunggakan kasus lama seperti E-KTP dan Bank Century. Tidak ada progres sama sekali dalam satu terakhir untuk melanjutkan dua kasus yang merugikan keuangan negara cukup besar tersebut.

"Selama satu tahun terakhir juga tidak ada kemajuan penindakan untuk kasus-kasus tunggakan kasus lama, kasus E-KTP, Century, itu tidak ada kemajuan sama sekali. Itu juga merupakan satu kekecewaan," tegas Zen.

Baca Juga

Tindak Lanjuti Peran Sudewo, KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal

"Penindakan kalau yang paling signifikan menurut saya yang dipegang Kejaksaan,  Asabri dan Jiwasraya itu. Tetapi kemudian kan sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang itu justru tidak diselesaikan termasuk oleh KPK, E-KTP, Century, BLBI itu kasus pidananya juga mandeknya menurut saya satu kekalahan besar dalam perang melawan korupsi. Di luar bahwa pemerintah sedang mengejar dari aspek perdata soal BLBI itu," imbuhnya.