Ganjar Dinilai Menunjukkan Kelas Sebagai Pemimpin Substantif

Jakarta, tvonenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Demikian disampaikan Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra mengevaluasi performa debat capres di KPU, Selasa (12/12/2023) malam.

Kris Tjantra mengatakan Ganjar elegan dalam menjawab semua persoalan secara substantif dan jelas.

"Ganjar menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang substantif, pemimpin yang berani mengambil risiko atas kebijakannya, dan bukan sosok yang sekedar ingin menyenangkan orang lain, memiliki komitmen dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan bangsa," ujar Kris, Rabu (13/12/2023).

Diketahui, tema debat Capres yang pertama ini menyangkut pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. 

Kris memaparkan, masalah-masalah itu punya pengaruh sangat besar pada kehidupan sehari-hari warga biasa, sangat berdampak ke masalah ekonomi rakyat kebanyakan.

Misalnya saja korupsi yang menurut hitungan beberapa ahli ekonomi, kerugian negara akibat praktik korupsi melebihi Rp200 triliun. 

"Dengan anggaran sebesar itu, kita bisa membangun lebih dari 60.000 Puskesmas dengan fasilitas terbaik, cukup untuk mewujudkan program yang dirancang pasangan Ganjar-Mahfud yaitu 1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Tenaga Kesehatan. Kalau saja ini bisa terwujud, semua rakyat Indonesia bisa terjaga kesehatannya, produktif bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, menurut Kris, kalau pemerintahan bisa bebas korupsi, hal itu dapat meningkatkan fasilitas dan menggratiskan seluruh 14.000 SMK yang ada di Indonesia untuk mendidik dan melatih anak-anak muda agar mudah dapat kerja.

Kemudian, bisa membantu dunia pertanian mewujudkan ketahanan pangan sehingga harga-harga bahan pokok tidak mahal lagi dan tidak naik turun.

"Maka dari itu, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat berambisi untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. kepentingan rakyat yang harus dibela," jelas Kris.

Sementara itu, soal digitalisasi pelayanan publik misalnya, ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baginya program ini bisa menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan.