Pembangunan Pusat Data Nasional Jadi Solusi Menuju Sistem Sentralisasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) akan selesai pada Oktober 2024.

Direktur Inixindo Jogja Andi Yuniantoro menyebutkan, pembangunan PDN sebagai langkah konkret menuju kedaulatan data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menurutnya, ke depan seluruh layanan itu berbentuk digital, tidak hanya layanan kesehatan, tapi akan ada juga layanan pendidikan, layanan sekolah, layanan pertanian, layanan pakan dan sebagainya dalam berbentuk digital.

Pemerintah juga saat ini sudah memiliki pusat data nasional sementara yang dibentuk sejak 2020.

"Untuk pusat data nasional sedang dalam progres di beberapa tempat dengan standar Internasional, mari kita tunggu," ujar Andi dalam keterangannya di YouTube tvOnenews, Kamis (7/12/2023).

Dia membeberkan lokasi untuk pusat data nasional ini dipilih ada di Cikarang, Batam, hingga IKN Nusantara sebagai pusat konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah.

Andi menyoroti penyebaran data yang merata sekaligus menekankan bahwa data ini harus dimanfaatkan agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan berbasis data.

Dia menambahkan, pusat data nasional ini bersifat cloud.

"Jadi tidak terpisah-pisah lagi nantinya. Kita punya 630 lembaga dengan menyatukan itu semua secara aman terintregasi data masyarakat Indonesia semua agar lebih mudah," jelasnya. 

Di samping itu, Andi menilai pusat data nasional ini terlihat ada 3 sudut pandang, yakni masalah, peluang dan patuh regulasi.

Dia memaparkan masalah pertama budgeting yang harus besar karena setiap daerah anggaran berbeda beda untuk biaya pembangunannya, kemudian masalah SDM yang tidak kompeten, hingga standar keamanan yang tidak bocor.

"Negara ini harus memiliki standar. kedua soal peluang besar, kita harus bicara spectrum Indonesia kalau kita bicara hanya wilayah sendiri kapan kita punya data se-indonesia artinya, keintregasian yang lebih komprehensif dan lebih prediktif, ditambah jaringan lemot, dana inilah jawaban yang paling gampang maka fondasinya harus kuat," tegas Andi.

Sementara, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho mendukung adanya pembangunan pusat data nasional.

Dia menyepakati bahwa SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik, jadi pemerintah itu memang harus sederhana, dan kalau memang mau efisien itu harus sentralisasi.

Kendati demikian, Dia menyebutkan transformasi dari analog ke digital itu tidak mudah jadi kalau pegawai pemerintah ada yang kaget bukan persoalan besar. 

"Tapi kita harus memahami bahwa kini sudah memasuki peradaban yang berbeda. karena tentu efektif jelas buat ASN dengan demikian bisa mengatur waktu, serta lebih efektif lagi pelayanan publik," tuturnya.(lkf)