Jokowi dan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

"Menteri Pertahanan dan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan penggunaan senjata produksi Indonesia terhadap situasi keamanan di Myanmar,” katanya.  

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf sepakat Presiden dan Menhan harus bertanggung jawab. Ia menambahkan Komisi I DPR pun tak bisa diam saja melihat kasus tersebut.

"Dalam bisnis persenjataan tidak bisa dilakukan secara business as usual, mereka yang menyuplai persenjataan harus juga ikut bertanggung jawab. Tidak cukup hanya Direktur Pindad, tetapi Menteri Pertahanan juga harus bertanggung jawab," kata Al Araf.

Secara khusus, ia menilai seharusnya Jokowi secara resmi meminta kepada junta militer Myanmar agar tidak menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran HAM. 

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan sulit mempercayai Jokowi dan Prabowo untuk mengatasi kasus itu. 

"Tapi kita harus mendesak agar mereka bertanggung jawab," ujarnya.

Secara khusus ia meminta Komnas HAM cepat merespons pelaporan kasus itu. 

Untuk Kementerian Luar Negeri, ia mengingatkan jangan sampai kasus itu menjadi bukti tidak konsistennya kebijakan luar negeri Indonesia. 

Di satu sisi mendorong perdamaian di Myanmar, tapi di sisi lain menyuplai senjata. Terhadap para pelapor, ia juga memperingatkan jangan sampai ada ancaman dalam berbagai bentuk. 

"(Pelapor) dilindungi UUD 1945," tegasnya. (hmd/nsi)