PDIP Tanggapi Tudingan Anies Baswedan Soal PSN Kerap Jadi 'Titipan' Sana-sini

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN).

Anies sebelumnya menyebut bahwa PSN berpotensi ada campur tangan pihak lain bila ada unsur politik dalam menyusun proyek tersebut.

Atas hal ini, Hasto kemudian menyinggung kembali acara Mata Najwa yang menghadirkan tiga bacapres 2024.

Dia menyinggung perintah Najwa Shihab yang meminta tiga bacapres itu untuk refleksi diri di depan kaca yang sudah disediakan.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pihak lain, setiap pemimpin harus berkaca terlebih dahulu terkait kinerja yang sudah dilakukan.

“Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca, itu maknanya sangat dalam. Ya termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin itu modal kaca itu sangat penting," ucapnya di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Namun, dia tak ingin berkomentar lebih jauh terkait kritikan Anies itu.

"Jadi kami hanya memaknakan itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, kritikan Anies terhadap PSN itu disampaikan dalam acara Rakornas 1 Partai Masyumi pada Sabtu (30/9/2023).

Awalnya, dia menyebut kebijakan dari pemerintah bisa tidak adil bila penyelenggaraannya tidak dikelola dengan baik dan benar.

Anies lalu menyebut PSN yang berpotensi ada campur tangan jika proyek itu melibatkan unsur politik dan tidak disusun secara transparan.

"Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu prioritas. Ketika tata kelola tidak dikelola dengan baik dan benar ruang muncul kebijakan yang tidak berkeadilan," ucap Anies. 

"Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar yang muncul. Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang Proyek Strategis Nasional, saya sampaikan PSN secara substansi baik-baik saja, problemnya yang sering dialami adalah bagaimana PSN itu disusun," tambah dia.

Anies menambahkan transparasi bisa dilakukan dengan melibatkan publik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rancangan itu juga harus sesuai dengan amanat konstitusi.

"Turunannya kemudian PSN, merujuk ke sana, tetapi itu kalau tidak dikendalikan dengan baik, PSN itu kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk yang tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (saa/muu)