Investasi Rempang Eco City Dipaksakan Tetap Jalan Meski Warga Menolak, Wali Kota Batam: Kita Berharap Lancar-lancar Saja

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik agraria yang terjadi Pulau Rempang yang mengakibatkan bentrokan aparat dengan warga Rempang yang menolak relokasi beberapa waktu lalu hingga menjadi sorotan, Walikota Batam buka suara kisruh tersebut.

Konflik agraria di Pulau Rempang menjadi pemicu warga meradang, lahan seluas 7.572 hektar di Pulau ini menjadi target lahan proyek strategis nasional dan akan dibangun pabrik kaca milik perusahaan China Xinyi Group dalam kawasan Rempang Eco-Park. 

Kerjasama ini pun diperkirakan akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. 

_{Dok. Saat aparat terlibat bentrokan dengan warga akibat konflik agraria Pulau Rempang. (source: Antara)}

Namun di balik rencana tersebut pemerintah dan investor harus berhadapan dengan warga yang tinggal di 16 kampung adat Melayu. Mereka menolak keras pembangunan proyek tersebut. 

Aksi demo besar-besaran yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan aparat di kantor BP Batam. 

Warga Rempang melakukan unjuk rasa karena menolak rencana relokasi penduduk Pulau Rempang, Batam yang berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa karena adanya proyek pembangunan Rempang Eco City. 

Baca Juga

PT IIM Sabet Dua Penghargaan pada Ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026

Menanggapi hal tersebut, Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berbicara soal konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang.

Muhammad Rudi diwawancarai oleh tim Fakta tvOne, ia berbicara soal konflik agraria yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini.

"2004 ada MUO bersama antara kepala BP Batam, Walikota Batam, rekomendasi ketua DPRD dan PT MEG sendiri bahwa mereka akan investasi di Pulau Rempang yang luasnya lebih kurang 17.600 hektar, 2004 dan ini 2023 mereka ingin kembali itu akan diinvestasikan mulai dari itulah kita bekerja sampai hari ini, bagaimana lahan tersebut bisa kita berikan," ujarnya yang dilansir Youtube tvOnenews.

Muhammad Rudi pun meluruskan informasi di lapangan simpang siur, bahwa katanya 17.000 ini akan digusur semua. 

"Tidak, di sini saya luruskan yang mau kita selesaikan dulu ada 2000 hektar yang akan digunakan diserahkan," tuturnya.

_{Muhammad Rudi, Walikota Batam.}

Kemudian Walikota Batam ditanyakan soal progres dari relokasi tersebut mengingat warga sudah harus direlokasi pada akhir bulan September, dan soal lokasi relokasi bertempat Dapur tiga Kelurahan Sijantung.

"Kalau saya bilang mereka sudah tahu sebenarnya, cumam bayangan dapur tiga itu di mana mungkin mereka bingung letak lokasi itu sendiri, dan 3 hari lalu saya sudah mulai buka jalan akses masuk ke dapur tiga, supaya nanti kalau mereka kita sosialisasi," ujarnya.

"Artinya belum dibangun ya pak rumah-rumahnya?" tanya Tiara Harahap.

Terkesan memaksa untuk warga direlokasi, jurnalis tvOne menanyakan pertimbangan mengapa tidak menunggu untuk rumah-rumah tersebut jadi terlebih dahulu. baru kemudian masyarakat Rempang direlokasi.

Merespons hal itu, Muhammad Rudi mengaku itu bukan pertimbangan dari dirinya.

"Mereka minta ini segera harus diselesaikan karena investasi ini kalau kita tidak mampu, dia akan bergeser, ada di negara sebelah, kalau kita selesai, dia akan balik," ujarnya.

Rudi pun mengaku kewenangan ada pada dirinya untuk membangun rumah terlebih dahulu sebelum warga direlokasi ke Dapur Tiga.

"Kita bisa lapor ke pak Menteri kondisi ini tapi tapi tadi saya sampaikan waktu diberikan kita (singkat), tapi waktu singkat kita berusaha  di waktu singkat ini, karena ini merupakan PSN, maka kita akan segera selesaikan," jelasnya.

Jika warga Melayu Rempang tetap bersikeras tinggal, apa yang akan dilakukan BP Batam?

"Negosiasi kan kita jalan terus, kita berharap semua akan lancar-lancar saja, kita berdoa mudah-mudahan Allah izinkan, semua akan terselesaikan dengan baik," ucapnya. (ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini