Pedas! Anies Baswedan Kritik Proyek Strategis Nasional Seharusnya Bukan Selera Presiden dan Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya tidak disesuaikan dengan selera presiden maupun menteri.

"Itu (PSN) bukan hanya kemudian selera presiden, selera menteri, tetapi dibuka kepada publik," tegas dia, di acara Mata Najwa, dikutip Rabu (20/9/2023).

Menurut dia, publik harus terlibat dalam penggodokan PSN sehingga program yang diusung menjadi transparan. 

"Diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan," jelas dia.

Begitu pula dengan program-program yang sekiranya tidak sejalan dengan kepentingan publik, pasti akan ditolak. Sehingga perlu adanya transparansi terkait program yang ingin diusung sebelum masuk ke dalam PSN.

"Bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga, empat (paraf kontrak), bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalau libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik," tandas dia. 

Baca Juga

DPR Desak SKB 3 Menteri untuk Atasi Masalah PBI BPJS Nonaktif: Jangan Biarkan Rakyat Sakit 'Dipingpong' Birokrasi

Sebelumnya, Anies mengatakan banyak sekali program-program yang tidak diketahui oleh masyarakat, tahu-tahu masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Perlu ada partisipasi publik lah, kita sering kali tidak tahu sesuatu menjadi PSN. Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan," kata Anies, di acara Mata Najwa, dikutip Rabu (20/9/2023).

Karena jika memang menjadi wadah titipan, Anies menegaskan apa saja bisa terjadi karena tidak tahu terkait proses hingga dampak yang akan terjadi.

"Gagasan PSN sendiri bukan gagasan yang bermasalah, tetapi kriteria masuk PSN yang harus dibuat transparan, jelas," tegas dia.

"Yang kedua prosesnya teknokrasi. Apa yang saya maksud teknokrasi? Kita negara punya RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), punya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), negara menjelaskan ini jangka panjang kita membangun A, B, C, D, E, F, G, itu teknokrasi," sambung dia. (agr/mii)