Pastikan Dana Haji Dikelola dengan Transparan dan Hati-hati, BPKH: Untuk Kepentingan Jemaah

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengungkapkan peran penting BPKH dalam pengelolaan dana haji yang dalam pelaksaannya diawasi DPR. 

Dalam era saat ini, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan haji semakin kompleks. 

Menurut Kahfi ada dua hal yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR yakni antrian haji di Indonesia dan nilai manfaat dana haji. DPR mendorong BPKH untuk meingkatkan nilai manfaat dengan berinvestasi di ekosistem perhajian meskpun tidak mudah. 

“Memang tidak mudah berinvestasi karena tetap harus mengedepankan kehati-hatian dan keselamatan dana haji,” ungkap Kahfi.

Sementara terkait kemungkinan kenaikan biaya haji 2024 menurut Kahfi adalah sebuah keniscayaan dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji. Menurutnya, kemampuan tersebut harus terukur demi keberlangsungan dana haji ke depan. 

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan kemampuan. Namun, juga tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah," lanjutnya.

Kegiatan diseminasi BPKH menjadi salah satu bagian penting dalam menyosialisasikan pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas Mulyadi, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, dan Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan Asa Afiif. (ree)