Konflik Pulau Rempang Belum Usai, Rocky Gerung Kembali Beri Sindiran Pedih Untuk RI 1: Jokowi ‘Kayak’ Nggak Punya Kalimat Lain

tvOnenews.com - Belum lama ini warga melakukan aksi unjuk rasa yang menolak adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City di Rempang, Batam. 

Pada aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan, bahkan Polisi sampai menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif.

Dalam kasus ini, warga menolak untuk direlokasi hingga menyebabkan bentrok dengan aparat.

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang tersebut. 

Jokowi menyebutkan bahwa telah dilakukannya kesepakatan bahwa warga yang direlokasi akan mendapatkan lahan dan bangunan.

“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).

Selain itu, ia mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.

“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” jelas Jokowi.

Mendengar hal tersebut, seorang akademisi juga pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi pernyataan RI 1 ini. 

Rocky Gerung. (Tim tvOnenews - Rizky Amana)

Melalui tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ia kembali lontarkan kritik pedih kepada Presiden Jokowi. Menurut Rocky Gerung, permasalahan ini bukan hanya masalah komunikasi.

“Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng ini cuman soal masalah komunikasi, seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain,” sindir Rocky Gerung pada YouTube Rocky Gerung Official.

“Setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang Ini ada program fundamental yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar,” sambungnya.

Menurut Rocky, hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya komunikasi, sebab salah satu penyebab terjadinya kerusuhan ini merupakan dampak dari Omnibus Law. 

Rocky menyebutkan secara filosofis Omnibus Law dapat mempercepat pembangunan. Sehingga komunikasi tidak diperlukan lagi sebab telah diatur oleh Omnibus Law yang menyebutkan segala strategi pembangunan presiden harus dilakukan meski dengan segala konsekuensi.

“Jadi ini bukan soal komunikasi Pak Presiden, ini soal rencana pembangunan yang oleh pak presiden diasumsikan harus berjalan. Karena ini program presiden kan, dan ini sebetulnya akibat pertama dari omnibus law,” jelasnya. 

“Jadi Pak Jokowi, jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sebagai orang yang ditugaskan Presiden Jokowi menangani konflik tersebut, mengungkapkan masalah ini dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (13/9/2023).

Konflik lahan dan kericuhan di Pulau Rempang, Batam, disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, masalah komunikasi yang tidak berjalan baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

Pada poin kedua, masalah juga disebabkan adanya enam perusahaan di wilayah Rempang yang telah berizin dan dicabut izinnya karena adanya kekeliruan prosedur. 

Bahlil juga ungkapkan poin ketiga bahwa tak semua pihak, termasuk negara lain senang dengan proyek Investasi tersebut bila terus berjalan. (Kmr)