Wali Kota Bandung Nonaktif Yana Mulyana Didakwa Terima Suap Rp400 Juta

Jakarta, tvOnenews.com - Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana didakwa menerima suap dan gratifikasi proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Jaksa KPK menyebut Yana Mulyana menerima suap sebesar Rp400.407.000 berkaitan dengan proyek pengadaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Jaksa menyebut Yana Mulyana menerima suap bersama Pejabat Pembuat Komitmen Dishub Khairul Rijal dan Kadishub Dadang Darmawan.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang dan fasilitas yang seluruhnya sejumlah Rp400.407.000," ujar jaksa dalam surat dakwaannya, Rabu (6/9/2023).

Uang itu diterima Yana Cs dari Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, Vertical Solution Manager PT SMA Andreas Guntoro dan Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi.

Menurut jaksa, uang diberikan agar Yana Mulyana, Khairul Rijal dan Dadang Darmawan menunjuk perusahaan milik Benny dan Sony sebagai pelaksana proyek pengadaan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun anggaran 2022-2023. Proyek ini berkaitan dengan Bandung Smart City.

Perbuatan Yana Cs dianggap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain suap, Yana Mulyana juga didakwa menerima gratifikasi Rp206.025.000,00, 14.520 dolar Singapura, 645.000 yen, 3.000 dolar AS dan 15.630 baht.

Selain uang, Yana Mulyana juga menerima sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam dan cokelat.

Jaksa menyebut penerimaan itu berkaitan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Wali Kota Bandung.

Perbuatan Yana Mulyana diancam dengan Pasal 12B Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (hmd/nsi)