Begini Ultimatum ASEAN Terhadap Junta Myanmar yang Terus Halangi Upaya Perdamaian

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Jokowi eksplisit menyatakan junta menjadi pihak tak bisa dipercaya dalam mencari solusi damai di Myanmar di forum ASEAN yang digelar di Jakarta.

"Indonesia melihat sudah mulai muncul saling percaya antara satu pemangku kepentingan dengan yang lain, kecuali dengan junta militer," kata Jokowi saat membuka sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, sembari mengungkapkan Indonesia sudah melakukan lebih dari 145 engagement dengan 70 pemangku kepentingan Myanmar.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, juga melontarkan pernyataan keras kepada junta Myanmar yang disebutnya telah menghalangi prakarsa perdamaian di negeri yang sudah diamuk perang saudara nan brutal itu.

"Kami tak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa langkah-langkah tegas dan efektif terhadap junta," kata Zambry di Jakarta awal pekan ini.

Namun, segelintir anggota ASEAN masih nekat memberi angin kepada junta, seperti Kamboja saat menjadi Ketua ASEAN tahun lalu, dan Thailand yang berulang kali menyabotase konsensus ASEAN di Myanmar, bahkan semasa diketuai Indonesia.

Thailand, khususnya angkatan bersenjata mereka, menjadi salah satu faktor yang membuat Myanmar tak setia kepada konsensus yang sudah disepakatinya bersama ASEAN.

Junta yang menumbangkan pemerintahan Aung San Suu Kyi itu pun tak tergoyahkan walau semakin berlumuran darah rakyatnya sendiri akibat konflik yang sudah berubah menjadi perang saudara.

Min Aung Hlaing tetap mencengkeram Myanmar. Junta semakin tidak inklusif, dan terlihat hanya mengenal bahasa kekerasan senjata.

Campur Tangan Negara Lain

Sangat disayangkan, semua yang terjadi di Myanmar lantaran adanya ambivalensi sejumlah negara yang justru sentral dalam penyelesaian krisis Myanmar.

Sikap negara-negara itu membuat junta melihat ASEAN, bagaikan "anjing menggonggong kafilah tetap berlalu." Mereka tahu ASEAN tak bisa menekan terlalu jauh, apalagi sampai menjatuhkan sanksi.

Junta tahu pasti sejumlah negara membutuhkan mereka karena menginginkan status quo ketimbang situasi baru yang belum tentu menguntungkan negara-negara itu.

Junta tahu sejumlah negara terlihat selaras dengan sikap ASEAN, tapi di lapangan justru aktif menyokong mereka, termasuk dengan memasok senjata.

Setidaknya, pada 26 Januari 2023, kelompok hak asasi manusia Justice for Myanmar mengungkapkan 22 pemerintahan asing, 26 organisasi antarpemerintah, 8 lembaga keuangan asing, dan 8 organisasi internasional lainnya, aktif memberikan bantuan politik dan keuangan untuk junta.

Di antara yang paling terbuka adalah Rusia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan Thailand, yang semuanya mengakui kekuasaan junta di Myanmar. Beberapa di antaranya memasok senjata kepada junta, termasuk India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.

Menurut laporan PBB pada 25 Mei 2023, sejak junta menguasai Myanmar pada Februari 2021, perusahaan-perusahaan India sudah mengapalkan senjata senilai 51 juta dolar AS (Rp781 miliar) kepada junta Myanmar.

Laporan PBB itu juga menyebutkan bantuan militer dari India itu digunakan untuk pengintaian dan meningkatkan kemampuan artileri serta peluru kendali junta Myanmar.

Langkah itu melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional karena alat-alat perang India itu bisa dipakai junta untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Sejumlah kalangan di Myanmar, termasuk Sui Khar dari Front Nasional Chin (CNF) yang menjadi salah satu kelompok etnis bersenjata penentang junta Myanmar, menilai India melakukan hal itu karena khawatir Myanmar semakin jatuh ke dalam pelukan China.

Dua negara besar yang berbatasan langsung dengan Myanmar di bagian utara dan timur itu memang bersaing sengit dalam banyak hal, kendati di panggung internasional kerap menunjukkan sikap yang sejalan. (ant/mii)