Warga Papua Demo di Depan Gedung Kemenhub RI, Tuntut Ganti Rugi Pembangunan Pelabuhan di Tanah Adat

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma'ruf melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Perhubungan RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Mereka menuntut agar Kemenhub segera membayar uang pembebasan lahan masyarakat adat Folley di Papua Barat Daya. Lahan tersebut digunakan untuk membangun pelabuhan.

"Kami hadir di Kantor Kementerian Perhubungan untuk membahas persoalan pembangunan pelabuhan yang ada di Desa Folley," kata koordinator aksi Amrin Ajira saat diwawancarai di lokasi.

Amrin menjelaskan pelabuhan yang diresmikan tahun 2022 itu dibangun di atas tanah adat masyarakat dan sudah dihibahkan kepada pemerintah.

Kendati demikian, belum ada biaya ganti rugi atas pembangunan di atas tanah adat seluas 12.500 meter persegi itu.

"Sampai saat ini belum ada ganti rugi yang diberikan kepada dua pemilik lahan tersebut, Nikson Moon dan Kaleb Fandipo," tegas Amrin.

Adapun diketahui pembangunan Dermaga Folley itu telah dianggarkan di APBN sebesar Rp186 miliar.

"Saya kira (dana) itu sudah termasuk daripada pembebasan lahan. Namun, kedua warga yang memiliki tanah adat tersebut tak diberikan ganti rugi yang layak," ujar dia.

Warga Papua demo di depan Gedung Kemenhub RI, tuntut ganti rugi pembangunan pelabuhan di tanah adat. Dok: Rika Pangesti-tvOne

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Menhub Budi Karya melakukan audit internal atas pembangunan Pelabuhan Folley.

"Untuk mengetahui anggaran pengadaan tanah ke mana? Juga menuntut Menhub agar segera melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah adat tersebut," terang Amrin.

Amrin berharap persoalan terkait pembangunan pelabuhan ini segera selesai secepat mungkin.

Sebab, jika Kemenhub tak mengindahkan tuntutan mereka, perwakilan masyarakat Desa Folley akan melakukan penutupan akses dermaga.

"Tak akan ada perjalanan di pelabuhan tersebut sampai tuntutan kami diterima," tutur Amrin.

Saat aksi berlangsung, ada tiga orang yang berdiri di atas komando.

Sementara itu, massa yang berjumlah sekitar 50 orang mendekati pagar belakang kantor Kemenhub dan mendorongnya seolah memaksa masuk.

Selain itu, ada simbol pocong dan tulisan "Turut Berduka" yang dicat pada selembar kain kafan. Simbol itu merepresentasikan keadilan yang seolah telah mati bagi warga Papua. (rpi/nsi)