PAN Bantah Lakukan Pelanggaran saat Deklarasi Prabowo Capres, Akui Kantongi Izin Staf Museum

Jakarta, tvOnenews.com - PAN bantah lakukan pelanggaran saat deklarasi Prabowo capres, akui kantongi izin staf museum.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah partainya melakukan pelanggaran saat mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Hal ini menanggapi soal adanya laporan ke Bawaslu RI terhadap PAN dan Partai Golkar lantaran acara deklarasi dilakukan di Museum Naskah Proklamasi.

“PAN menilai tidak ada pelanggaran atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atas acara dukungan resmi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo sebagai calon presiden di tempat lokasi Museum Proklamasi,” ujar Viva dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2023).

Dia mengatakan acara deklarasi itu sudah mengantongi izin staf museum sehingga tidak ada unsur pelanggaran.

“Acara itu legal formal. Ada izin dari staf museum. Tidak ilegal,” tegas Viva.

Baca Juga

Rayakan May Day 2026, Presiden Prabowo Dijadwalkan akan Sapa 200 Ribu Buruh di Monas dan Resmikan Museum Marsinah

Dia pun menjelaskan alasan PAN dan Golkar memiliki lokasi di Museum Naskah Proklamasi. Menurutnya, lokasi itu dipilih untuk mengingatkan spirit kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

PAN bantah lakukan pelanggaran saat deklarasi Prabowo capres, akui kantongi izin staf museum. Dok: Muhammad Bagas-tvOne

“Sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai tugas dan perjuangan yang harus kita kerjakan tanpa batas waktu, di setiap pemilu presiden,” jelasnya.

Viva menuturkan pilpres bukan hanya sebatas mekanisme dan prosedur demokrasi formal, melainkan sebagai tanggung jawab untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik.

“Jadi tidak ada sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan atau dimanipulasi. Pendapat itu sudah terlalu jauh,” ungkapnya.

Viva menegaskan acara deklarasi oleh PAN dan Golkar juga bukan sebagai ajang kampanye Pilpres 2024.

“Itu bentuk tanggung jawab partai politik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat karena partai politik adalah lembaga milik publik yang dibentuk oleh undang-undang,” ungkapnya.

Saat ini juga belum memasuki masa kampanye capres sehingga Viva merasa pihaknya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

“Saran saya kepada tim sukses kandidat lain, marilah bertarung ide, gagasan dan pemikiran tentang persoalan bangsa. Janganlah hal-hal yang tidak substantif dijadikan sumber konflik antar kandidat. Sangat tidak edukatif dan tidak rasional,” tandas Viva. (saa/nsi)