Buka Masa Sidang 2023-2024, Puan Ungkap DPR Sudah Hasilkan 64 UU Sejak 2019.

Lebih lanjut, Puan menyebut tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sejak reformasi, menurutnya, praktik-praktik dalam penyelengaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis.

Hal tersebut berkat aspek-aspek keterbukaan publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya.

“Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh pelaku-pelaku demokrasi,” sebut Puan.

Pelaku-pelaku demokrasi yang dimaksud adalah Pemerintah, DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Lembaga-lembaga Negara, serta rakyat Indonesia.

“Bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam membangun kemajuan peradaban demokrasi di Indonesia. Dan menjadi komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja konstitusionalnya dalam kedaulatan rakyat,” tegas Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini pun menekankan bahwa konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kata Puan, hukum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Baca Juga

UTBK 2026 Banyak Disusupi Modus Curang, DPR Minta Pengawasan Diperketat

“Menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama Pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu Undang-Undang oleh DPR RI bersama Pemerintah, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya,” ujar mantan Menko PMK itu.

“Undang-Undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat, UU yang mengatur jalannya pembangunan nasional, UU yang mengatur ketertiban umum, dan lain sebagainya,” tambah Puan.

Ditambahkannya, kemajemukan Indonesia dapat memiliki konsekuensi adanya perbedaan pandangan terhadap berbagai hal yang diatur dalam UU. Mengingat, sebut Puan, Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan kepercayaan.

“DPR RI bersama Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk UU, selalu berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan,” tuturnya.

Puan kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam pembentukan UU maupun dalam pembatalan UU, sudah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan.