Mayor Dedi Dikembalikan ke Pomdam Bukit Barisan, Potensi Pelanggaran Disiplin? 

Jakarta, tvonenews.com - Perwira menengah TNI AD Mayor Chk Dedi Hasibuan, yang aksinya viral di media sosial karena datang bersama rombongan prajurit TNI ke Markas Polrestabes Medan, lanjut menjalani pemeriksaan disiplin di Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.

Mayor Dedi, yang saat ini berdinas di Kodam I/Bukit Barisan, sebelumnya menjalani pemeriksaan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad).

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/8/2023), menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Puspomad tidak menemukan adanya pelanggaran pidana dalam kasus Mayor Dedi.

"Setelah melalui pendalaman di Puspom TNI dan Puspomad, tidak ditemukan unsur pelanggaran pidananya sehingga diserahkan lagi ke Kodam I/Bukit Barisan," kata Kadispenad.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel Inf. Rico Julyanto, Senin malam, menyampaikan Mayor Dedi, yang berdinas di Satuan Hukum Kodam (Kumdam) I/Bukit Barisan masih menjalani pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran disiplin.

"Itu kami serahkan ke Pomdam I/Bukit Barisan," kata Kolonel Rico.

Baca Juga

Kasus Anak Diduga Dicekoki Miras Hingga Dilecehkan di Tangerang, Pelaku Utama Masih Buron

Nantinya, hasil pemeriksaan Pomdam I/Bukit Barisan bakal menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin atas aksi Mayor Dedi beserta 13 prajurit TNI AD di Markas Polrestabes Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 5 Agustus 2023.

Sebelumnya, Mayor Dedi bersama rombongannya datang ke Markas Polrestabes Medan untuk menanyakan tindak lanjut permohonan penangguhan penahanan terhadap Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH), tersangka kasus pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah. ARH merupakan keponakan dari Mayor Dedi Hasibuan.

Namun, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro memperkirakan ada prosedur yang tidak dilalui oleh perwira menengah TNI itu.

"Ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum, khususnya adalah tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum," kata Kababinkum TNI saat jumpa pers di Mabes TNI, Kamis (10/8). (ant/ito)