Money Politic Marak, KPK: 50 Persen Masyarakat Indonesia Belum Sejahtera

Jakarta, tvonenews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui upaya untuk mencegah politik uang bukan suatu hal yang gampang. Dia menyebut hal itu juga dipengaruhi dengan tingkat kesejateraan masyarakat.

"Kenapa money politic masih berjalan? Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu belum sejahtera. Dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Alex menilai, kesejateraan dan kualitas pendidikan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara negara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana rakyat, masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," kata dia.

"Kan kuncinya di sana. Bagaimana kita mendorong rakyat menolak setiap tawaran atau apapun," sambungnya.

Menurutnya, hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, namun secara bersama-sama.

" Ini tentu bukan KPK saja yang bertugas atau menjadi diserahkan ke KPK. Saya percaya temen-temen wartawan lewat berbagai pemberitaan, lewat media, bisa ikut menyuarakan kepada masyarakat untuk menghidari politik uang tersebut," ujar Alex.

Sebelumnya, Cak Imin menyebut biaya untuk menjadi anggota Dewan masih cukup besar. Dia bahkan menyinggung biaya politik sampai Rp40 miliar untuk maju jadi calon anggota legislatif (caleg) dari DKI Jakarta. 

Dia menambahkan memang ada caleg-caleg dengan modal lebih kecil. Namun dari pengamatannya, mereka yang bermodal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar tidak pernah bisa melaju ke Senayan. Hanya yang bermodal Rp40 miliar bisa duduk di 'kursi empuk' Senayan. (ito)