Kejagung Tengah Pelajari Putusan Mahkamah Agung Terkait Kasasi Ferdy Sambo Cs

Selain itu, Ketut menyinggung soal Peninjaun Kembali atau PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP.

Adapun PK tidak dapat diajukan jaksa menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023, yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga mengugurkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

"Terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, Penuntut Umum menyatakan sikap untuk mempelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan resmi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung," imbuhnya.

Terkait putusan panjara seumur hidup yang diterima Ferdy sambo, menurut Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana suami dari Putri Candrawathi, Ferdy Sambo, harus bisa diterima publik. Sebab, putusan yang mengubah hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari realitas hukum.

“Tentu bagi sebagian pihak, utamanya bisa jadi keluarga Brigadir Yosua, ini masih dirasakan sebagai tidak adil,” kata Arsul saat dihubungi, Rabu (9/8/2023). (lpk/mii)