NasDem Mengaku Tak Sakit Hati Sama Jokowi Meski Jatah Menteri Berkurang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengaku NasDem tidak sakit hati meskipun jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) digantikan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.

Budi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan kader NasDem, Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

Maka dari itu, pemilihan Budi Arie Setiadi ini disebut-sebut mengurangi jatah menteri partai yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut.

"Itu lah yang ditunjukkan NasDem dalam berkontestasi. Enggak ada kecil hari, enggak ada sakit hati, jadi berpolitiknya dewasa, wise, mau menterinya dari siapa, itu kewenangan presiden. Itu otoritas presiden," kata Willy, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Walaupun jatah menteri berkurang, Willy menegaskan bahwa Partai NasDem akan tetap berkomitmen mendukung Presiden Jokowi hingga masa jabatannya berakhir di 2024.

"Itu kan komitmen yang selalu disampaikan, till the end. Itu semangat NasDem, itu membuktikan siapa yang kawan sejati," ujarnya.

Baca Juga

Eks Menhub Budi Karya Diminta Kooperatif, KPK akan Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Kasus DJKA

"Ini yang harus kita jadikan contoh dalam praktek politik kita hari ini yang penuh dengan provokasi," pungkas Willy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus korupsi BTS. 

Penunjukkan Budi Arie sebagai Menteri ini menarik perhatian masyarakat mengingat Budi dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Presiden Joko Widodo. 

Posisi Menkominfo yang diisi oleh Budi merupakan kursi Menteri yang sebelumnya diisi oleh Partai NasDem. Dengan dipilihnya Budi Arie, kursi Menteri untuk Partai NasDem kini berkurang.

Awak media kemudian sempat menanyakan bagaimana komunikasi Jokowi dengan NasDem mengenai pengurangan jatah kursi Menteri ini. Namun Jokowi tak menjawab tegas dan hanya mengatakan bahwa Pemerintah harus bekerja cepat di waktu yang tersisa.

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi, di Istana Negara, Senin 17 Juli 2023.

Kemudian awak media kembali mempertegas pertanyaan tersebut. Lagi-lagi Jokowi melontarkan pernyataan serupa. "Agar ini selesai dengan kecepatan," kata Jokowi. (agr/muu)