Jokowi Dikabarkan Ganti Johnny G Plate Dengan Ketua Projo, Nasdem: Sudah Tidak Mikirin

Jakarta, tvOnenenws-Hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan melantik Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang baru menggantikan Jhonny Plate yang menjadi tersangka kasus korupsi. Menurut informasi, pengganti Johnny yang merupakan kader Partai NasDem adalah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Dengan penggantian ini kader NasDem yang menjadi menteri Jokowi semakin berkurang. 

Menanggapi ini Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie (Gus Choi) menyerahkan pergantian menteri pada Presiden Jokowi. Pihaknya tak mau ambil pusing dengan pergantian menteri tersebut.

"Ya sak karepe Jokowi lah, kan dia selama ini sudah sak karep-karepe dewe ra, sa karepe, [NasDem] sudah enggak mikirin," kata Gus Choi saat ditemui usai acara Apel Siaga Perubahan, Minggu (16/7) malam di GBK, Senayan.

Saat disinggung soal posisi NasDem dalam koalisi pemerintahan, Gus Choi menyebut, partainya akan tetap berkomitmen mendukung Jokowi hingga pemerintahannya berakhir."Nah ini kan 5 tahun belum selesai, ya kita dukung sampai akhir, setelah itu dia didukung kok sak karepe dewe ya terserah aja," lanjut Gus Choi.

Lebih jauh, dia menuturkan, NasDem akan selalu berkomitmen dan tidak akan berkhianat sampai selesai masa kepemimpinan Jokowi.

"Yang penting kebaikan kesetiaan komitmen itu ada pada kami, kami tak mau berkhianat, kalau dia mengkhianati ya dia yang berkhianat," tandasnya.

Presiden Jokowi akan melantik sejumlah anggota kabinet pada Senin (16/7) besok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara pukul 10.00 WIB.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui pesan singkat, Minggu (16/7).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditahan Kejaksaan Agung. Sekjen NasDem itu dinilai turut terlibat dalam kasus pengadaan BTS BAKTI Kominfo yang merugikan negara Rp 8 triliun. Kasusnya tengah berjalan di pengadilan.(bwo)