Andhi Pramono Eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Terima Gratifikasi Rp28 Miliar, Manfaatkan Jabatan Jadi Broker Pengusaha

Jakarta, tvOnenews.com - Andhi Pramono eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar terima gratifikasi Rp28 miliar, manfaatkan jabatan jadi broker pengusaha. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Andhi Pramono menerima gratifikasi hingga Rp28 miliar dan menyalahgunakan wewenang jabatannya saat berdinas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Dugaan penerimaan gratifikasi oleh AP (Andhi Pramono) sejauh ini sejumlah sekitar Rp28 miliar dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (7/7/2023). 

Andhi Pramono diduga menggunakan uang hasil korupsi itu dengan cara dibelanjakan dan ditransfer untuk keperluan dirinya dan keluarganya.

Andhi Pramono juga diduga membeli berlian senilai Rp652 juta, polis asuransi senilai Rp1 miliar dan rumah di wilayah Pejaten senilai Rp20 miliar dalam kurun waktu 2021 dan 2022. 

Andhi Pramono eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar terima gratifikasi Rp28 miliar, manfaatkan jabatan jadi broker pengusaha. Dok: Muhammad Bagas-tvOne

Penerimaan gratifikasi tersebut diduga terjadi saat yang bersangkutan menduduki beberapa posisi mulai dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hingga menjadi pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan posisi terakhir Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Makassar.

Lalu, Andhi Pramono diduga memanfaatkan jabatannya untuk bertindak sebagai broker dan memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor.

Dengan begitu, nantinya bisa dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. 

Andhi Pramono diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya. 

Dia dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (ant/nsi)