DKI Jakarta Mantap Melepas Status Ibu Kota, Sekda DKI: Kita Harus Mandiri Secara Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengaku Jakarta sudah siap menanggalkan status sebagai ibu kota dan menjadi kota pusat ekonomi.

"Ya, kita sudah siap. Kita harus mandiri secara ekonomi," kata dia, kepada media, Jumat (30/6/2023).

Eks Kepala BPK Provinsi Bali ini pun mengaku Pemprov Jakarta tengah berupaya mandiri secara infrastruktur, kemudian mencoba untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada melalui inovasi-inovasi yang telah dibuat.

"Paling yang kita tunggu adalah regulasinya. Regulasinya kan kita tidak bisa berdiri sendiri, mengatur sendiri juga," jelasnya.

Joko menyebutkan bahwa regulasi menjadi wewenang dari pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Pusat sudah menjadi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun 2013, bukan karena ibu kota pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Tim Ekonomi Siapkan Roadshow Internasional, Minta Sasar Lembaga Pemeringkat hingga Pelaku Pasar

“Jalan protokol itu kan sejak tahun 2013-an, memang sudah ada 14 ruas jalan nasional yang sudah diserahkan ke DKI sejak 2013. Udah kita rawat,” kata dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2023).

Sementara dia mengatakan bahwa inventaris gedung-gedung yang berada di Jakarta saat ini sedang diurus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Perkembangan inventaris aset yang akan dikelola Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah memasuki tahap sinkronisasi.

“Kalau data mereka sudah cukup bagus, memang cuma tinggal mensinkronkan gedung milik kementerian x itu cocok untuk apa, sedang kita bicarakan. Kalau pendataan sudah selesai,” pungkas dia.

Sebelumnya, sejumlah aset milik pemerintah pusat masih aktif digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai fasilitas kantor. Namun, ketika pada 2024 mendatang ibu kota pindah ke IKN, masih belum jelas bagaimana nasib aset negara.

Untuk itu, Heru Budi Hartono, menjalin rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Heru mengatakan keputusan terkait apakah aset negara tersebut disewa, dikelola, itu semua diserahkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara.

“tu nanti kewenangan Kemenkeu, semua kantor pemerintah setelah IKN pindah ke sana semua, kewenangan Kemenkeu selaku pengelola barang milik negara, ini mau diapakan, disewa setelah macet, dipinjam, nanti Pak Dirjen yang akan jelaskan,” kata dia.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas mengerjakan tata ruang dengan serius sehingga pertumbuhan di IKN dan di DKI Jakarta berjalan sama baiknya.

Sementara, Rionald mengatakan nasib aset negara tergantung dari tata ruang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi terkait rencana pemanfaatan itu strategi juga sangat bergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemprov DKI, kami selaku pengelola karena aset itu adalah aset Pempus, kami akan manfaatkan sebaik-baiknya dengan berbagai macam cara pemanfaatan,” jelasnya.

Diketahui, nilai valuasi aset negara yang berada di Pemprov DKI Jakarta sendiri sebesar Rp1.400 triliun.

“Itu nilai yang kami lakukan beberapa tahun lalu, nanti pada masanya dilakukan penilaian lagi. Dari Rp1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemerintah pusat yang sifatnya kantor vertikal, tidak akan pindah,” pungkasnya. (agr/ree)