Al Zaytun, BJ Habibie, dan Tuduhan Dugaan Pendanaan yang Terbantah Itu

Jakarta, tvOnenews.com-Salah satu polemik keberadaan Pesantren Mahad Al Zaytun sejak awal pendirian adalah sumber pendanaan. Maklum, pesantren dibangun di saat krisis 1998, saat banyak perusahaan bergelimpangan. Apalagi Pesantren Al Zaytun yang berada jauh di pelosok Dusun Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ini memang megah dan mewah. Luasnya 1200 hektar terdiri dari banyak bangunan, sejak wisma tamu, asrama sanri, laboratorium hingga masjid.

Dalam buku Al Zaytun, Sumber Inspirasi yang ditulis Robin Simanullang, diterbitkan oleh Yayasan Pesantren Indonesia- Al Zaytun dengan Forum Penulis dan Wartawan Indonesia direportasekan kemewahan fasilitas Al Zaytun. Misalnya, wisma tamu Al Ishlah, bangunan lima lantai yang digunakan untuk menjamu tamu tamu pesantren memiliki coffe shop, restoran hingga meeting room seperti layaknya hotel berbintang. Ada petugas berseragam yang melayani tamu. 

BJ Habibie saat menyapa santri Ponpes Al Zaytun, 27 Agustus 1999 (Foto: Buku Al Zaytun Sumber Inspirasi)

Terkait sumber dana spekluasi banyak beredar, termasuk dugaan pendanaan ponpes bersumber dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat itu ICMI memang sedang berkibar karena Habibie baru menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Apalagi Habibie lah yang meresmikan Ponpes Al Zaytun.

Buku Al Zaytun, Sang Inspirasi juga menulis kedatangan Habibie saat meresmikan ponpes. Pada 27 Agustus 1999 Habibie dan rombongan datang dengan naik kereta api Argo Bromo dari Stasiun Gambir hingga Stasiun Haurgeulis. Habibie lalu melanjutkan perjalanan menuju kompleks Al Zaytun dengan menggunakan mobil. Sebelumnya, jalan menunju ponpes berliku dan berlubang. Kedatangan Presiden membuat Pemda buru buru memuluskan jalan yang dilalui Habibie. 

Salah seorang pendiri dan ketua ICMI Dawam Rahardjo membantah pendanaan dari ICMI. Dawam semula juga menyangka pendanaan Al Zaytun dari salah satu negara di Timur Tengah. "Ternyata tidak, melainkan dari Allah melalui mekanisme umat," ujar almarhum Dawam saat itu seperti dikutip dari buku Al Zaytun, Sumber Inspirasi. 

Pada 14 Desember 2000 Dawam memang berkesempatan melihat langsung ponpes dari dekat.  Dawam, yang punya latar belakang mengelola sebuah Universitas di Bekasi, mengaku kagum karena jika dilihat dengan perhitungan bisnis, ponpes ini sangat tidak feasible. Saat itu, bagi Dawam, pengalaman Al Zaytun mengembangkan pesantren bisa untuk contoh lembaga pendidikan lain. "Di sini saya belajar, lewat ICMI sebagai perantara. Jika bisa akan diberlakukan ke tempat lain.

Kini pemerintah tengah mendalami polemik Pesantren Al Zaytun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut tengah menyiapkan beberapa langkah hukum menyikapi polemik Pesantren Al Zaytun. "Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan harus ditindak dalam tiga langkah hukum, satu, hukum pidana. Hukum pidana itu memang sudah banyak laporan dan bukti-bukti digital dan saksi dilakukannya tindak pidana oleh oknum. Bukan oleh lembaga, oleh oknum di Al Zaytun," ungkap Mahfud, Minggu (25/6/2023). Mahfud juga menyebutkan, bahwa terkait oknum yang melakukan tindak pidana di Ponpes Al Zaytun akan segera diproses oleh pihak kepolisian. "Itu akan segera diproses ke polisi. Nanti akan segera dipanggil," katanya. Kemudian, mengenai hukum administratif ponpes Al Zaytun, Mahfud mengatakan harus ada penataan ulang.(bwo)