Rapat Paripurna DPR RI, Puan Maharani Ungkap Sejumlah Isu Krusial yang Jadi Perhatian DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Tahapan Pemilu 2024 dibacakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 DPR RI. Sidang Paripurna juga menandakan akhir masa reses.

“Tahapan Pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat Kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024, sehingga memastikan bahwa Pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur dan adil,” ujar Puan dalam pidatonya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan sidang juga menjelaskan ada sejumlah isu krusial yang turut menjadi perhatian DPR. Mulai dari Pemilu 2024 sampai cuaca panas ekstrrem.

“DPR juga akan membahas terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2024,” tambah dia.

Puan menyebut pihaknya juga akan memprioritaskan menyelesaikan pembahasan 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih dalam Pembicaraan Tingkat I. Selain itu,  RUU lainnya yang masuk Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 juga akan diprioritaskan.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini juga menyampaikan bahwa persoalan cuaca panas ekstrem yang terjadi di Indonesia turut menjadi perhatian. 

“DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrim, seperti penurunan kualitas udara, meningkatnya kondisi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, kerusakan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat,” bebernya.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian DPR. Puan mengatakan pemerintah harus bisa mencari solusi yang tepat dari kasus itu. Sebab sudah banyak nyawa yang berjatuhan dari warga sipil maupun prajurit TNI.

Kemudian, beberapa isu lainnya yang menjadi perhatian DPR seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran Indonesia, pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan (nakes).

Lalu, proses pengangkatan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M.

Sebagai informasi, menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna dihadiri secara fisik oleh 76 orang, hadir virtual 280 orang, izin 35 orang, sehingga berjumlah 391 anggota dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi di DPR.