Hakim Sebut AKBP Dody Prawiranegara Tak Ikut Nikmati Hasil Kejahatan Penjualan Narkoba Teddy Minahasa

Jakarta, tvOnenews.com - AKBP Dody Prawiranegara dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kasus peredaran narkoba yang menjeratnya.

Putusan vonis ini dibacakan oleh Hakim Ketua, Jon Sarman Saragih di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, (10/5/2023).

Menurut majelis hakim, terdapat tiga hal yang meringankan vonis mantan Kapolres Bukittinggi itu. Salah satunya yaitu AKBP Dody tidak ikut menikmati hasil kejahatan penjualan atau peredaran narkoba yang melibatkan atasannya, Eks Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa.

"Terdakwa tidak ikut serta menikmati hasil kejahatan," kata Hakim Ketua Jon saat pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (10/5/2023).

Kemudian, hal yang meringankan lainnya yakni AKBP Dody telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim juga menyebut Dody belum pernah mendapat hukuman sebelumnya.

"Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum," katanya.

Baca Juga

Divonis 5 Tahun Penjara, Fandi Ramadhan Terlepas dari Jerat Hukuman Mati

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa AKBP Dody bersalah melakukan tindak pidana melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Dody dituntut hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp2 miliar atas perbuatannya dalam pusaran peredaran narkoba.

Dalam pembacaan tuntutan, AKBP Dody juga dituntut membayar denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini mantan Kapolres Bukittingi tersebut melanggar pasal Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU mengatakan Dody Prawiranegara terbukti menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, disamping itu hal yang memberatkan lainnya adalah Dody merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan kepala kepolisian Bukittinggi, yang seharusnya bisa memberantas narkoba, bukan justru mengedarkannya.

"Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika. Sehingga, tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat," ujar JPU. (rpi/ree)