"Pak Jokowi Jangan Usir Kami", Ini Keluhan Warga Terdampak Bendungan Karangnongko Bojonegoro

Bojonegoro, tvOnenews.com - Ratusan warga terdampak proyek nasional Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, menyuarakan keluhan kepada Presiden Jokowi. Seorang nenek dan kakek dengan membawa tulisan "Pak Jokowi jangan sengsarakan rakyat kecil, jangan usir kami dari tanah kelahiran kami".

Itulah kalimat curahan hati warga setempat, yang disampaikan Nenek Supraptiwi sambil menangis saat didatangi wakil ketua DPRD Bojonegoro Syukur Priyanto dan Agus Susanto Rismanto selaku Praktisi Hukum, di punden Mbah Citro, Selasa (09/05). 

"Kulo mboten diparingi panggenan sing gak adoh (saya kalau tidak diberi tempat yang tidak jauh), saya nangis pak, tolong panjenengan sampaikan ke Pak Jokowi," ucap Supraptiwi. 

Dirinya tinggal di Desa Ngelo sudah sejak tahun 1967 dan mengabdi sebagai guru SD.

Hal senada juga disampaikan Hildan, pemuda karang taruna yang mewakili 178 KK di desanya.

"Kami masyarakat di Ngelo ingin direlokasi minta tanah diganti yang tidak jauh dari Desa Ngelo, atau pemukiman lama," ucap Hildan yang diteriaki benar oleh puluhan warga yang ikut hadir ditempat tersebut.

Baca Juga

Ganti Rugi Tak Kunjung Dibayar, Warga Ancam Blokade Jalur Utama Pacitan-Ponorogo

"Dan selama pembangunan bendungan harus ada biaya-biaya pemindahan dan kompensasi selama masa transisi," pungkasnya.

Warga lainnya, Sugianta menambahkan, masyarakat Desa Ngelo selanjutnya menggagas pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Desa Ngelo Bersatu disingkat FKMDNB. Yang mana dia sendiri dipilih menjadi ketua, tujuannya menampung aspirasi anggota.
 
"Dari forum FKMDNB ini kemudian kami berkonsultasi dengan Pak Agus Susanto Rismanto. Atas saran beliau, kami mengadukan persoalan yang kami alami kepada Pak Syukur Priyanto, sehingga kami undang beliau," beber Ketua FKMDNB, Sugianta.

Di samping itu, Sugianta menyebut karena ada pihak berkepentingan yang diduga melakukan intimidasi terhadap para pemilik lahan di Dusun Ngelo, Jeruk, dan Matar.

Menanggapi berbagai keluhan dan usulan masyarakat Desa Ngelo tersebut, Syukur Priyanto sebagai Wakil Ketua DPRD Bojonegoro menyatakan, bahwa keinginan masyarakat Desa Ngelo yang terkena pembebasan lahan adalah hal yang wajar dan rasional. Karena pada dasarnya mereka tulus mendukung proyek strategis nasional dan tidak ingin mengganggu.