Perusahaan Biarkan Oknum Atasan Ajak Staycation Demi Perpanjangan Kontrak Karyawati, Denda Rp1 Miliar

Jakarta, tvonenews.com - Viralnya kasus dugaan syarat staycation bagi karyawati agar diperpanjang kontrak kerja di sebuah perusahaan di Cikarang, dapat reaksi keras dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkum HAM menyebutkan perusahaan yang mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi memperpanjang kontrak kerja bisa terancam denda hingga Rp1 miliar.

Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra mengatakan jika hal tersebut memang benar, itu bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga permasalahan HAM terhadap pekerja perempuan. 

"Karena itu, kami mengecam modus pelecehan seksual semacam ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah diadopsi dengan baik di dalam peraturan perundangan-undangan," tegas Dhahana dalam keterangannya, Sabtu (6/5/2023).

Melihat hal itu, Kemenkum HAM akan ikut menelusuri perusahaan yang diduga ada di Cikarang tersebut. Koordinasi akan dilakukan bersama Kemenaker, KemenPPPA, pemerintah provinsi Jawa barat, dan pemerintah kabupaten Bekasi.

Baca Juga

Hari Ini, AFC Tetapkan Denda untuk PSSI Gegara Laga Uji Coba, Kok Bisa?

(AD (23) Karyawati yang tolak staycation berbuntut tidak diperpanjang kontrak kerja mendatangi Mapolres Bekasi, Sabtu (6/5/2023). Sumber: tim tvone/Suryo)

"Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi baik dengan KemenPPPA, Kemenaker maupun Disnaker Provinsi Jabar dan Kabupaten Bekasi untuk menelusuri kabar viral dugaan adanya modus pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat para pekerja perempuan," pungkasnya.

Diketahui, menyusul kasus dugaan syarat staycation bersama atasan agar bisa memperpanjang kontrak kerja mencuat di media sosial, seorang karyawati AD (23) mengaku mendapat perlakuan itu. 

AD juga membawa bukti percakapan WA mengenai permintaan staycation dari atasannya hingga berujung pada tidak dilanjutkannya kontrak kerja. Terbaru, AD bahkan mengadukan kasus yang dialaminya ke Mapolres Bekasi.

Ancaman Pasal

Dhahana menambahkan, perusahaan bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK).

"Pada pasal 12 dan 13 UU TPKS sangat jelas memberikan ancaman serius bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan berupa eksploitasi seksual," kata Dhahana. 

Pasal 12 UU TPKS berbunyi: "Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."