Tolong Pak Jokowi, Solar di Majene Langka Nelayan Menganggur

Majene, Sulawesi Barat – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang terjadi sejak dua pekan terakhir, mengakibatkan ratusan nelayan yang bermukim di sepanjang pantai Majene, Sulawesi Barat terpaksa tidak melaut 

Menurut Sadri (58) Nelayan Majene, ia dan nelayan yang lain mulai kesulitan mendapatkan solar di SPBU Nelayan yang ada. Sekalinya ada, mereka harus menunggu satu minggu kemudian.

"SPBU nelayan yang kami andalkan selama ini untuk mengambil solar sepertinya tidak lagi beroperasi secara normal, karena sepertinya pengisian di SPBU Nelayan hanya sekali dalam satu minggu, sementara pengguna solar hampir setiap jam," jelas Sadri, Kamis  (21/10/2021) saat ditemui di pinggir laut bersama rekan satu profesinya.

Padahal, lanjut Sadri, nelayan pencari ikan yang biasa beroperasi sekitar 17 mil di laut hanya membutuhkan solar sekitar 20 liter per hari.

Lebih lanjut Sadri mengatakan, sekalinya SPBUN buka dan stok solar tersedia akan habis kurang dari satu hari.

"Kadang jika ada pengisian di SPBU Nelayan tidak sampai sehari sudah habis, karena sepertinya permintaan konsumen dan ketersediaan solar di SPBU Nelayan tidak seimbang, mau tidak mau terpaksa ada sebagian besar yang tidak mendapat solar dan harus bersabar karena tidak bisa melaut," kata Sadri.

Biasanya, jika solar tak didapatlan di SPBUN nelayan mencari solar ke pengencer dan tentu saja harganya lebih tinggi dari solar yang mereka beli di SPBUN.

"Akan tetapi terkadang, kami kalau di SPBU lain itu tidak dilayani karena kata pihak SPBU tidak melayani untuk pengisian dengan jeriken. Sementara untuk di pengecer otomatis harga menjadi naik," ucapnya.

Ketika harus membeli solar di tempat pengecer, Lanjut Sadri, terkadang hasil tangkapan tidak sesuai dengan harapan dan tidak menutupi pembeli solar. 

Atas kelangkaan solar bagi nelayan di wilayah majene, Humas Pertamina Makassar, Taufik Kurniawan mengatakan, jika kouta BBM terutama Bio Solar yang mengatur adalah BPH Migas.

"Kondisinya sekarang pengaturan itu dilakukan tiap triwulan (TW) dan ada kouta per SPBU. Kita tidak mungkin menyalurkan melebihi kouta yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas setelah kemarin TW 1, TW 2, TW 3 koutanya relatif banyak," ungkapnya.