Jakarta, tvOnenews.com - Setelah ramai gaya hidup keluarga para aparatur negara yang terlihat gelamor dan hedon, kini biaya rehabilitasi rumah Gubernur DKI Jakarta yang diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, angkanya mencengangkan. Setidaknya Rp2,9 Miliar digelontorkan tiap tahunya.
Ida Mahmudah, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP mengatakan, rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta adalah kegiatan rutin tahunan.
"Kan kita tidak pernah tahu, misalnya rumah dinas Gubernur DKI Jakarta mendadak ada atap yang bocor. Biasanya per tahun selalu disiapkan anggarannya, walaupun ujungnya misalnya dianggarkan Rp2 miliar," Ida Mahmudah, Anggota DPRD DKI Jakarta
Ada pun anggaran sebesar Rp2,9 miliar ini disiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi bencana alam atau kerusakan parah. Oleh karenanya, angka ini sangat wajar menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika anggaran yang digelontorkan tidak selalu digunakan secara penuh.
"kadang hanya terpakai Rp200 juta saja, ya tidak harus habis," jelasnya, saat dihubungi oleh media, Senin (20/3/2023).
Dia pun menjelaskan bahwa sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan akan dialokasikan ke Silpa. menurtnya, walaupun anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta telah dimuat di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP), bukan berati proyek perbaikan tersebut harus dikerjakan.
"Memang semua pengadaan masuk ke LKPP, harus ada rekomendasi LKPP bahwa ini bisa ditenderkan, bisa dilelang, dan sebagainya. Tapi apakah nanti akan jadi dikerjakan atau tidak, lihat kondisi dan situasi. LKPP kan punya tugas untuk melihat semua proses anggaran," pungkasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp2,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merenovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.
Rencana merenovasi rumah yang berlokasi di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat tersebut tersemat di dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).
Anggaran senilai Rp2,9 miliar tersebut masuk ke dalam kategori anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan," bunyi laporan tersebut, sebagaimana dikutip tvOnenews.com, Jumat (17/3/2023).
Kabarnya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemilihan jasa konstruksi rehabilitasi pada Juli hingga Agustus 2023 mendatang. Sementara proses pelaksanaan kontrak atau proses rehabilitasi dimulai pada September sampai dengan Desember 2023. Pemanfaatan barang sendiri dimulai per Desember 2023.
Di kesempatan yang berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Dia akan berdiskusi terlebih dahulu bersama Biro Umum.
"Entar nanti saya tanya dulu Biro Umum. Nanti saya suruh ngobrol," kata dia, saat ditemui di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (17/3/2023). (agr/mii)
Load more