News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pesan Khusus Ma'ruf Amin Jelang Pemilu 2024: Kendalikan Nafsu!

"Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu dan berjalan di atas rambu-rambu kesepakatan dalam melaksanakan Pemilu 2024," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Senin, 13 Maret 2023 - 13:09 WIB
Wapres Ma'ruf Amin didampingi Mendagri Tito Karnavian (kiri), Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Jubir Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, tvonenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gelar "Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024". Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar para peserta pemilu dan semua pihak dapat mengendalikan nafsu saat pelaksanaan Pemilu.

"Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu dan berjalan di atas rambu-rambu kesepakatan dalam melaksanakan Pemilu 2024," kata Wapres di Jakarta, Senin (13/3/2023).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Acara dialog kebangsaan itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan perwakilan partai-partai politik.

"Saya ingin menyampaikan ungkapan hikmah yang bunyinya 'Tidak dikhawatirkan adanya ketidakjelasan, kesamaran jalan dalam mencapai tujuan untuk mencapai situasi yang jelas, karena semua sudah jelas aturannya, sudah ada sehingga tidak ada lagi kekhawatiran ketidajelasan, tetapi yang dikhawatirkan adalah dorongan nafsu yang tidak terkendali sehingga aturan-aturan perkataan, rambu-rambu itu menjadi tidak dilaksanakan dengan baik," papar Wapres.

Wapres Ma'ruf menyebut sesungguhnya aturan dalam pemilihan umum semuanya sudah ada dan jelas namun yang menjadi masalah adalah pelaksanaannya.

"Masalah bukan karena samar atau karena tidak tahu (aturan) atau (aturan) tidak jelas, tapi karena dorongan hawa nafsu. Oleh karena itu, saya minta semua pihak yang terlibat dapat menyamakan persepsi bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara untuk merawat keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Wapres.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Wapres Ma'ruf menyampaikan sejumlah pesan.

"Pertama, partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisan untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab. Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila," ungkap Wapres.

Wapres berharap para partai politik dapat mengampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan, kebaikan bangsa, dan negara.

"Jangan gunakan instrumen apa pun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak," tambah Wapres.

Pesan kedua, KPU, Bawaslu, BIN, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya diminta agar memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan.

"Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama pemilu," tegas Wapres.

Wapres meminta BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu untuk mendelegitimasi pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, apalagi tindakan kekerasan dan terorisme.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa terbaik yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran demi rakyat Indonesia," tambah Wapres.

Apalagi berdasarkan pengalaman terdahulu, kata dia, ujian terhadap kebinekaan dan persatuan bangsa Indonesia dialami saat pemilu.

"Menjelang pemilu, saat pemilu, bahkan sesudahnya, masyarakat terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Dialog kebangsaan ini kita laksanakan untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang," kata Wapres.

Diketahui pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (ant/ito)
 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral