ASN Masih Lanjang Harus Bersiap-siap, Karena Duluan akan Tempati Rumah Dinas di IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Indonesia saat ini sedang menggempur persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini juga tampak dari antusias Presiden Jokowi, yang baru-baru ini menginap di IKN.

Tak hanya itu, bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masih lajang sudah harus bersiap-siap. Hal ini karena ASN yang masih lajang deluan akan menempati rumah dinas di IKN, Kalimantan Timur.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dhony Rahajoe menjelaskan, pemerintah menyediakan rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. 

"Rumah dinas itu diutamakan untuk ASN yang belum menikah, karena akan berbagi kamar dalam satu rumah," ujar Dhony Rahajoe kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, (8/3/2023).

Kemungkinan, ia katakan, yang datang misalnya sudah berkeluarga, itu pasti mikir soal biaya sekolah anaknya, atau mindahin sekolah anaknya ke semester berikutnya.

Baca Juga

Arahan Tegas Dedi Mulyadi ke ASN Kota Bandung, Singgung Soal Jadi Contoh Nyata: Ini Harus Ditangani

"Kita perhitungkan 50 persen yang lajang dulu yang pindah, dan itu akan sharing. Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil itu tiga kamar, itu bisa sharing. Jadi dengan membangun sekitar 3.000, 2.500 sudah dapat sekitar 8.000,” kata Dhony.

Dia juga menyebutkan,  rumah yang akan ditempati para ASN itu merupakan rumah dinas, bukan pemberian secara gratis. Sehingga, kata dia, jika nanti ASN yang menempati rumah dinas itu pensiun, maka akan diisi oleh ASN baru lainnya.

“Rumah dinas jabatan, bukan gratis. Kenapa rumah dinas jabatan? Memang sudah diatur di dalam Perpres, di sekitar istana dan kantor-kantor itu rumah dinas jabatan. Karena setelah pensiun atau tugas lain, itu bisa diisi oleh ASN hankam baru,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga tegaskan, bahwa ketentuan tempat tinggal di IKN sudah diatur Peraturan Presiden (Perpres), dan aturan tersebut dalam pembangunan tempat tinggal mempertimbangkan faktor produktivitas.

“Jadi yang baru-baru ini tidak tersingkir jauh dan sekitar istana, dan kantor itu nanti kalau isinya yang sudah pensiun-pensiun semua jadi kasihan yang justru produktifnya. Nah, kita bikin sistem itu dan sudah diatur di dalam Perpres 63 tahun 2022, itu 70 persen di KIPP itu rumah dinas jabatan, 30 persen bisa dimiliki,” paparnya.