Soal IMB Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PSI ke Anies Baswedan: Bodohnya Luar Biasa!

Jakarta, tvOnenews.com - Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang menyisakan masalah mengenai tentang izin mendirikan bangunan. Di mana hal itu PSI menyudutkan Anies Baswedan, Kamis (9/3/2023).

Baru-baru ini isu mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) korban Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, menyita perhatian publik hingga tokoh elit politik. 

Bahkan, soal penerbitan IMB tersebut menjadi saling tuding hingga menuai pro dan kontra. Beberapa menyudutkan Era Gubernur Anies Baswedan.

Dedek Prayudi selaku Wasekjen DPP PSI yang hadir sebagai narasumber di Program Catatan Demokrasi tvOne menyoroti soal IMB dan kebijakan Anies Baswedan.

"PSI disini secara objektif menyatakan bahwa terkait dengan ledakan tersebut Pak Anies tidak bersalah," ungkap Dedek Prayudi selaku Wasekjen DPP PSI yang hadir di Catatan Demokrasi tvOne, Rabu (3/8/2023).

Politisi PSI ini menerangkan soal beberapa kebijakan dari Gubernur DKI dari jaman Jokowi sampai Anies Baswedan.

Baca Juga

20 Mahasiswa dan 7 Dosen FH UI Jadi Korban Kasus Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum: Stop Cari Tahu Siapa Korbannya

"Pertama pak Jokowi dengan kontrak politiknya, pada akhirnya memberikan KTP," ujarnya.

^{Kolase foto Anies Baswedan dan Dedek Prayudi.}

Dedek Prayudi menyebutkan soal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

"Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk memiliki dan mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat itu sangat wajar dan memang harusnya begitu," ungkapnya.

"kemudian di jaman pak Ahok itu mengupayakan ada yang namanya relokasi gratis Rusunawa, cuman memang negosiasinya ini takes so much more time dari apa yang diharapkan," bebernya.

Kemudian, Wasekjen DPP PSI ini mengatakan era Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang saat itu membagikan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

"Yang kabarnya itu adalah IMB kawasan," ujarnya.

"Dan dasar pembuatan IMB, itu harusnya sertifikat hak milik. Jadi saya menduga disini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi untuk menertibkan IMB yang katanya IMB kawasan itu," ujarnya.

^{Politisi PSI, Dedek Prayudi.}

Politisi PSI ini pun menyimpulkan dua kemungkinan akan kebijakan Anies Baswedan tersebut yang menyebabkan korban kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, warga tanah merah.