Jika Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Kasus Rafael Akan Dibawa Kemenkeu ke Polisi

Sebelumnya, Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT), menampik harta kekayaan yang kerap ditampilkan di media sosial bukan miliknya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Suahasil Nazara, mengungkapkan usai melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo, dia mengatakan sejumlah kendaraan fantastis yang disorot oleh masyarakat dikatakan milik keluarganya, bukan atas nama Rafael secara pribadi.

“Harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial. Mobil Rubicon, Land Cruiser, Harley Davidson, Yamaha, BMW putih diakui oleh RAT bukan milik dia,” ujar Suahasil, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Lebih lanjut, mobil Rubicon yang kerap disorot media lantaran dipamerkan oleh putranya Mario Dandy Satrio, ternyata milik kakak RAT.

“Rubicon diakui Rafael Alun milik kakaknya. Sementara kendaraan lainnya merupakan milik anak menantunya,” jelas Suahasil.

Kompleks Perumahan Mewah Milik istri Rafael Alun Trisambodo (tim tvOne)

KPK Kirim Tim ke Minahasa Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menurunkan tim untuk memeriksa aset tanah milik eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta.

"Saya kirim tim ke Minahasa Utara untuk melihat perumahan ada 6,5 hektare yang dimiliki dua perusahaan atas nama istri yang bersangkutan," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Pahala mengatakan Rafael telah mencantumkan memiliki saham di enam perusahaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam kategori surat berharga.
Sebanyak dua perusahaan tercatat berada di Minahasa Utara dan aset tanah seluas 6,5 hektare tersebut tercatat sebagai aset perusahaan.

"Kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu cuma sahamnya saja, jadi kalau ditanya rumah sebesar itu ada di LHKPN? Enggak ada, yang ada saham di perusahaan itu saja," ujarnya.

Kemudian untuk aset tanah dan bangunan yang berada Yogyakarta, saat ini masih didalami oleh KPK.

"Tim yang di Yogyakarta masih berjalan, itu agak rumit sedikit dibandingkan dengan yang di Minahasa Utara, nanti akan kita update," ujarnya.