Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengaku kecewa atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta kepada kliennya
Jakarta, tvOnenews.com – Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengaku kecewa atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta kepada kliennya. Alasannya, hakim tak mempertimbangkan penerapan Undang-undang Cipta Kerja saat memutus perkara ini.
Apalagi, beleid tersebut diterbitkan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi permasalahan di kawasan hutan. Melalui aturan tersebut, pemerintah masih memberikan waktu tiga tahun setelah UU ini disahkan kepada para pengusaha untuk melengkapi administrasi perizinan pengelolaan kawasan hutan.
Hal ini dikatakan Juniver menanggapi majelis hakim yang menghukum Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar atas kasus kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
“Di sana (UU), dikatakan secara jelas ketelanjuran memasuki kawasan hutan itu dengan diterbitkan UU Cipta Kerja tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, yang dikenakan adalah sanksi administratif dan kemudian sanksi denda,” kata Juniver, kepada wartawan, Kamis (23/2/2023).
tvonenews
Menurut Juniver, putusan ini bisa saja mengganggu iklim usaha di Indonesia. Karena masih ada 1.192 perusahaan yang memiliki masalah perizinan. Karena itu, kemungkinan akan banyak pengusaha akan bernasib sama dengan Surya Darmadi.
“harapan kami, bapak Presiden yang menyatakan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja ini membuat kenyamanan pengusaha ternyata yang kita hadapi adalah klien kami dipidana dengan hadirnya UU ini,” tambah Juniver.
Load more