Mengapa PM Inggris Boris Johnson Mundur dari Jabatannya? Ini Alasannya

Jakarta - Boris Johnson mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris setelah pemerintahannya dilanda gelombang pengunduran diri.

Boris Johnson mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Konservatif, posisi yang membuatnya menjadi PM Inggris, setelah pergolakan politik terus menerus selama berbulan-bulan.

Apa alasan di balik pengunduran diri Boris Johnson? Dilansir dari laman BBC, ada 5 alasan utama yang menyebabkan Boris Johnson mundur.

1. Perselingkuhan Chris Pincher

Pada hari Rabu 29 Juni, surat kabar The Sun melaporkan bahwa anggota parlemen Chris Pincher - pada saat itu, Wakil Ketua Kaukus Konservatif - pergi ke klub anggota swasta di London. Dalam kata-katanya, dia mengaku "minum terlalu banyak" dan "mempermalukan dirinya sendiri".

Dia dituduh menggerayangi dua pria. Perbuatan Pincher, yang ditunjuk oleh Johnson, memicu serangkaian peristiwa yang berakhir dengan kejatuhan sang perdana menteri.

Pada perombakan kabinet Februari lalu, Chris Pincher memutuskan mundur dari jabatannya.

Awalnya, Downing Street menyebut Johnson tidak mengetahui "kelakuan tak patut" Pincher. Namun pada tanggal 4 Juli, BBC melaporkan bahwa Johnson telah mengetahui adanya keluhan resmi. 

Johnson kemudian mengakui bahwa dia telah diberitahu pada 2019, dan meminta maaf karena menunjuk Pincher sebagai wakil kepala kaukus.

2. Skandal Pesta

Pada April tahun ini, Boris Johnson terkena denda karena melanggar aturan "lockdown" karena menghadiri pertemuan pada hari ulang tahunnya pada Juni 2020.

Dia juga meminta maaf karena hadir di dalam pesta berslogan "bawa mirasmu sendiri". Pesta itu berlangsung di taman Downing Street ketika awal lockdown.

Saat itu Polisi Metropolitan mengeluarkan 126 denda kepada 83 orang karena melanggar aturan "lockdown" di Downing Street dan Whitehall.

3. Krisis Ekonomi dan Kenaikan Pajak

Inflasi di Inggris meningkat tajam pada tahun 2022, ke tingkat saat ini sebesar 9,1%.

Alasan kenaikan inflasi itu sebenarnya berada di luar kendali Boris Johnson. Invasi Rusia ke Ukraina, misalnya, telah menyebabkan kenaikan harga minyak dan biaya makanan.

Pemerintah Inggris juga melanjutkan "penderitaan rakyatnya" dengan kenaikan pajak pada bulan April. Asuransi Nasional juga naik 1,25 pence dalam pound.

Pemerintah mengatakan kenaikan pajak akan membayar untuk perawatan kesehatan dan sosial.

"Di tengah krisis biaya hidup terburuk selama beberapa dekade," kata pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer pada bulan April, "pemerintah memilih untuk menaikkan pajak pada pekerja".

4. Kasus Owen Paterson

Pada Oktober 2021, komite Dewan Rakyat merekomendasikan penangguhan 30 hari untuk anggota parlemen Konservatif Owen Paterson.

Dewan Rakyat mengatakan Owen Paterson melanggar aturan lobi dengan mencoba menguntungkan perusahaan yang membayarnya.

Tetapi Partai Konservatif yang dipimpin oleh perdana menteri, memilih untuk menghentikan penangguhannya, dan justru membentuk komite baru untuk melihat bagaimana penyelidikan dilakukan.

Setelah protes massa, Paterson akhirnya mengundurkan diri. Johnson kemudian mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam penanganan kasus Paterson.

5. Dianggap Kurang Fokus dan Kurang Ide

Boris Johnson memenangkan mayoritas besar di belakang kebijakan "Brexit".

Tapi sejak itu, kritikus menilai Johnson kurang fokus dan kurang ide selama bekerja di Downing Street.

Mantan penasihatnya yang menjadi kritikus utama, Dominic Cummings, berulang kali mengibaratkannya sebagai troli belanja yang tidak terkendali, berbelok dari satu posisi ke posisi lain.

Pada bulan Juni, anggota parlemen Konservatif dan mantan menteri Jeremy Hunt menuduh Johnson kurang "integritas, kompetensi, dan visi". (act)