“Otoritas nasional dan lokal semakin berupaya memainkan peran dalam pemilihan penerima manfaat dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan tingkat kebutuhan yang hampir universal,” kata Griffiths.
Lebih lanjut Griffiths mengatakan terdapat banyaknya tuntutan oleh Taliban mengenai data dan informasi berkaitan dengan anggaran dan kontrak kepegawaian.
“Kami juga melihat lebih banyak tuntutan oleh Taliban untuk data informasi berkaitan dengan anggaran dan kontrak kepegawaian,” lanjutnya.
Begitu pula yang dialami oleh kelompok-kelompok bantuan. Griffiths mengungkapkan mereka kesulitan untuk mempekerjakan perempuan Afghanistan.
“Kelompok-kelompok bantuan menghadapi kesulitan terus-menerus ketika mereka mencoba mempekerjakan perempuan Afghanistan dalam fungsi-fungsi tertentu,” jelasnya.
Griffiths menyebutkan pihak PBB hanya menerima sepertiga dari US$ 4,4 miliar (sekitar RP 65,3 triliun) yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan pada 2022.
“Kami tidak memiliki cukup dana,” ujarnya. (Kmr)
Load more