China Dukung Sidang Darurat DK PBB soal Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah China secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggelar sidang darurat menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Beijing menilai langkah Washington tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.

Dukungan China disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1). Menurutnya, DK PBB perlu memainkan peran sesuai mandat Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“China mendukung Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat guna membahas serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela dan mendukung DK PBB menjalankan perannya sesuai mandat,” ujar Lin Jian.

Sidang darurat DK PBB digelar pada hari yang sama, menyusul meningkatnya ketegangan internasional akibat operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Maduro dan istrinya, Celia Flores. Langkah tersebut langsung menuai kecaman dari sejumlah negara dan pejabat internasional.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemerdekaan politik, serta integritas teritorial setiap negara. Ia bahkan memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi menciptakan “preseden berbahaya” bagi tatanan dunia internasional.

Namun dalam sidang darurat tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Michael G. Waltz, membela tindakan negaranya. Ia menyebut operasi tersebut sebagai “penegakan hukum yang tepat sasaran” terhadap dua buronan yang dituduh terlibat narko-terorisme, yakni Nicolás Maduro dan Celia Flores.

Baca Juga

Konflik Geopolitik Buka Peluang Indonesia di Industri EV

Waltz menegaskan bahwa operasi itu bukan perang terhadap Venezuela maupun rakyatnya. Ia membandingkan penangkapan Maduro dengan penangkapan mantan pemimpin militer Panama, Manuel Noriega, pada tahun 1989. AS bahkan menyebut Maduro sebagai pemimpin “organisasi teroris asing” yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan narkotika internasional.

Menanggapi pernyataan tersebut, China menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan paksa Presiden Venezuela dan istrinya. Beijing menilai tindakan AS telah melanggar norma dasar hubungan internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB.

“Langkah Amerika Serikat secara jelas melanggar hukum internasional. China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi,” tegas Lin Jian.