Gencatan Senjata Gaza Masih Tertahan, Hamas Bilang Ada Isu Soal...

Jakarta, tvOnenews.com – Harapan dunia untuk melihat perdamaian di Jalur Gaza kembali tertunda. Hamas mengungkapkan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Israel belum juga ditandatangani lantaran terjadi perbedaan pandangan soal daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, menjelaskan kepada RIA Novosti, Kamis (10/10), bahwa persoalan utama terletak pada nama-nama pemimpin Palestina yang masih dipenjara oleh Israel.

“Perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza belum ditandatangani karena ketidaksepakatan tentang daftar pemimpin Palestina yang diharapkan bisa dibebaskan dari penjara Israel,” ujarnya.

Beberapa nama yang disebut menjadi perdebatan adalah tokoh-tokoh besar Palestina seperti Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed, dan Hassan Salama. Kelima nama itu dianggap simbol perlawanan dan memiliki pengaruh besar dalam perjuangan rakyat Palestina.

Kilani juga menegaskan bahwa isu pelucutan senjata terhadap kelompok perlawanan seperti Hamas, serta soal pemerintahan di Jalur Gaza, tidak dibahas dalam tahap negosiasi tidak langsung yang difasilitasi Mesir.

Dari pihak Israel, seorang sumber kepada CNN membenarkan bahwa negosiasi masih berjalan, khususnya menyangkut pembebasan para tahanan Palestina. Namun, ia menambahkan bahwa jenazah dua pemimpin Hamas, Yahya Sinwar dan Mohammed Sinwar, yang disebut tewas dalam serangan sebelumnya, tidak akan dikembalikan sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

“Tim masih menyusun daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Masalah ini belum terselesaikan,” kata sumber Israel itu.

Di tengah kabar negosiasi, situasi di lapangan masih mencekam. Tank-tank Israel dilaporkan menembaki warga sipil Palestina yang sedang mengungsi menuju Kota Gaza. Insiden ini terekam kamera dan disiarkan langsung oleh Al Jazeera. Koresponden mereka menyebut tank menembak dari jarak sangat dekat, menambah ketegangan di tengah upaya menuju gencatan senjata.

Sementara itu, tekanan diplomatik internasional terus meningkat. Pada 29 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza. Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, serta membentuk komite teknokratis apolitis Palestina yang akan mengelola Gaza di bawah pengawasan dewan internasional yang dipimpin oleh Trump sendiri.