KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban dalam Konflik Perbatasan Kamboja–Thailand

Jakarta, tvOnenews.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memastikan bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand yang kembali memanas di wilayah perbatasan.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, usai menerima pengarahan dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, di Phnom Penh.

“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, namun belum dapat memberikan data pasti mengenai jumlah korban meninggal, luka-luka, maupun bangunan rusak. Namun dipastikan tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” demikian pernyataan resmi KBRI Phnom Penh, Jumat (25/7/2025).

Ada WNI di Wilayah Dekat Zona Konflik

KBRI Phnom Penh mencatat adanya sejumlah WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, salah satu provinsi yang berada dekat zona konflik. Informasi itu diperoleh dari laporan yang masuk ke Hotline KBRI. Namun, jumlah pasti WNI yang berada di wilayah tersebut belum dapat dipastikan.

Sementara itu, hingga saat ini tidak ada data keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear—provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Thailand dan turut terdampak ketegangan. Kedua wilayah itu berjarak lebih dari 6 jam perjalanan darat dari ibu kota Phnom Penh.

Kamboja Tempuh Jalur Damai, Libatkan Dewan Keamanan PBB

Dalam pertemuan dengan korps diplomatik, Menlu Kamboja Prak Sokhonn menjelaskan bahwa eskalasi konflik bermula dari bentrokan senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja tewas pada 28 Mei lalu. Sejak itu, ketegangan terus meningkat di sepanjang garis perbatasan.

Pemerintah Kamboja, menurut Sokhonn, berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsip hukum internasional. Bahkan, Perdana Menteri Hun Manet telah mengirim surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, meminta agar konflik ini dibahas dalam forum global tersebut guna mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

Surat serupa juga dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN, sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif Malaysia yang aktif menjembatani komunikasi antara kedua negara yang bertikai.