PHK Massal 1.350 Pegawai, Trump Rombak Departemen Luar Negeri AS Demi Agenda “America First”

Washington DC, tvOnenews.com — Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengguncang birokrasi pemerintahan Amerika Serikat (AS). Kali ini, lebih dari 1.350 pegawai Departemen Luar Negeri AS dipecat pada Jumat (11/7/2025) sebagai bagian dari langkah besar perampingan dan restrukturisasi diplomatik yang kontroversial.

PHK ini dilakukan terhadap 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di AS. Jumlah ini merupakan bagian dari total target pemangkasan hampir 3.000 posisi dari 18.000 pegawai, termasuk mereka yang memilih mengundurkan diri secara sukarela.

Langkah ini dianggap sebagai perwujudan konkret dari strategi “America First” yang selama ini menjadi slogan utama Trump dalam kebijakan luar negerinya. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa pengurangan ini justru bisa melemahkan posisi diplomatik Amerika di panggung global.

“Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikasi atau redundan, dan kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang cukup besar,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Reuters.

Ancaman Melemahnya Diplomasi AS

Kritik terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk mantan diplomat dan anggota Kongres. Mereka mengkhawatirkan bahwa kemampuan AS dalam menghadapi pengaruh China dan Rusia akan semakin melemah.

“Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman. Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang mungkin bisa diambil,” ujar Senator Demokrat Tim Kaine.

“Saat China meningkatkan jejak diplomatiknya dan membangun jaringan pangkalan militer, Rusia melanjutkan agresinya, dan Timur Tengah dilanda krisis, kita justru memangkas lini diplomasi sendiri.”

Di Gedung Departemen Luar Negeri di Washington, suasana duka menyelimuti lobi utama. Puluhan pegawai terlihat menangis, berpelukan, dan mengemas barang-barang mereka dalam kotak, sambil mendapatkan “tepuk tangan perpisahan” dari rekan-rekan mereka.

USAID Dihapus, Efisiensi atau Kemunduran?

PHK massal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Trump pada Februari 2025 kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk melakukan reformasi menyeluruh.

Salah satu keputusan paling mencolok adalah pembubaran Badan Bantuan Internasional AS (USAID)—lembaga utama yang selama ini mendistribusikan miliaran dolar bantuan kemanusiaan ke seluruh dunia. Tugas USAID kini dialihkan langsung ke bawah kendali Departemen Luar Negeri.

Rubio, dalam pernyataannya pada April lalu, menyebut lembaga luar negeri AS saat ini terlalu “gemuk dan birokratis”, dan menilai bahwa reorganisasi ini penting untuk merespons persaingan kekuatan global.

Langkah Kontroversial yang Dipaksakan

Reorganisasi besar ini sejatinya dijadwalkan tuntas pada 1 Juli 2025. Namun, litigasi dan perintah pengadilan sempat menghambat proses tersebut. Baru pada Selasa lalu, Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan PHK massal di tengah gugatan hukum yang belum selesai.

Kantor Penasihat Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia kini disebut tengah berkoordinasi ketat dengan lembaga-lembaga federal untuk memastikan seluruh proses PHK berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Apa Dampaknya ke Depan?

Langkah ini bisa jadi berdampak jangka panjang terhadap kemampuan AS untuk merespons krisis global, membangun aliansi internasional, serta melindungi kepentingan diplomatiknya. Kritikus menyebut, ketika dunia justru membutuhkan keterlibatan AS, Gedung Putih malah mematikan sendiri mesin diplomasi mereka. (nsp)