Ketegangan di Semenanjung Korea Meningkat, China Minta Korsel dan Korut Tetap Jaga Perdamaian

Beijing, tvOnenews.com - Ketegangan di Semenajung Korea meningkat setelah Korea Utara mengesahkan konstitusi baru dan menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh.

Pengumuman ini dilakukan hanya dua hari setelah Korea Utara meledakkan jalur-jalur jalan dan rel di perbatasan yang dulu menghubungkan kedua negara, seperti laporan Associated Press hari Kamis, 17 Oktober 2024. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, memberikan komentarnya terkait hal tersebut. Dia meminta kedua negara untuk tetap menjaga perdamaian.

"China selalu percaya bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan mempromosikan penyelesaian politik masalah ini dapat memenuhi kepentingan bersama semua pihak," kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, dilansir dari laman ANTARA.

"Kami juga mengikuti perkembangan di Semenanjung Korea. Posisi China dalam masalah Semenanjung Korea konsisten, kami harap semua pihak melakukan upaya konstruktif," lanjutnya.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena keadaan keamanan yang serius mengarah ke ambang perang yang tidak dapat diprediksi karena provokasi politik dan militer yang serius dari pasukan yang bermusuhan.

Pengumuman tersebut menandai pertama kalinya Korea Utara secara eksplisit menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan" sejak Majelis Rakyat Tertinggi (SPA), badan legislatif Korea Utara, bertemu pekan lalu dan melakukan amendemen konstitusi.

Meski KCNA melaporkan perubahan konstitusional setelah pertemuan SPA, mereka menahan rincian spesifik hingga Kamis.

Pada Januari, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengajukan usulan untuk mendefinisikan ulang status Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa kedua negara tidak dapat menempuh jalan menuju reunifikasi nasional bersama-sama.

Dalam pidatonya di SPA, Kim menyerukan amendemen, dengan menggambarkan Korea Selatan sebagai "musuh utama yang tidak berubah-ubah."

Keputusan untuk mengubah konstitusi dan menyatakan Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan itu menyusul serangkaian eskalasi.

Tahun lalu, Korea Utara membatalkan perjanjian antar-Korea tahun 2018 yang telah menetapkan zona penyangga di sepanjang perbatasan darat dan laut serta zona larangan terbang di atas zona demiliterisasi.