Ada Perjanjian Ekstradisi Buronan Indonesia dan Singapura, Menkumham: Upaya Jangkau Tindak Pidana

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menjelaskan perihal adanya perjanjian ekstradisi buronan yang dilakukan Indonesia dengan Singapura terkait tindak pidana.

Pasalnya Menkumham menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi masih progresif dari Indonesia dan Singapura.

Lantaran harus memenuhi terkait pasal yang membentuk ruang lingkup demi masa depan antara Indonesia dan Singapura.

"Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bersifat progresif, fleksibel, dan tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan," ungkap Yasonna, Jumat (29/3/2024).

Perlu diketahui, bahwa ada 19 pasal dalam ruang lingkup antara kedua negara pada progres dari perjanjian ekstradisi.

Ekstradisi yang dilakukan apabila setiap dari masyarakat masing-masing negara apabila menemukan warga negara lain yang di mana sedang dicari oleh negara peminta.

Dalam penuntutan, pelaksanaan hukum dan persidangan untuk tindak pidana yang sebisa mungkin harus diekstradisi.

Diketahui, melalui hasil dari perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia-Singapura. Ternyata sudah tercatat sebanyak 31 tindak pidana untuk pelaku yang bisa diekstradisi.

Seperti pencucian uang, korupsi, perbankan, suap, terorisme, narkotika, memberikan pendaan guna mendukung kegiatan terorisme, serta berbagai tindak pidana lain.

"Lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," terang Menkumham itu.

"Perjanjian ini menganut prinsip retroaktif hingga menjangkau tindak pidana yang dilakukan sebelum perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dilakukan," sambungnya.

Tujuannya jelas, apabila ada yang melakukan tindak pidana, dengan adanya perjanjian ini tidak akan mudah dalam mengganti statusnya menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Biasanya hal tersebut diperuntukkan untuk melarikan diri karena sudah menjadi buronan. (ant/hap)