Ketua BKSAP DPR Pertanyakan Negara Maju Soal Dana Mitigasi Perubahan Iklim

Dubai - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menegaskan bahwa Global Stoctake (GTS) haruslah didasarkan pada Common but Diferentiated Responsibility and Respective Capacities (CBDR-RC) serta memperhatikan konteks nasional dan kemudahan akses untuk pengaturan anggaran, khususnya bagi negara berkembang. 

Demikian disampaikan Fadli Zon pada Pertemuan Parlemen Dunia dalam rangka COP 28 (Konferensi PBB soal Perubahan Iklim) di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (7/12/2023).

COP atau Conference of Parties merupakan pertemuan rutin tahunan negara-negara yang merupakan pihak dalam Perjanjian Paris. Baru kali ini Parlemen diikutsertakan dalam pertemuan yang lebih terintegrasi di Green Zone.

Sebagai Ketua Delegasi DPR RI, Fadli Zon juga menyampaikan bahwa COP28 juga harus mencerminkan kebutuhan pendanaan iklim yang belum terpenuhi di negara-negara berkembang, dengan menggarisbawahi bahwa upaya dekarbonisasi akan mencapai kemajuan yang signifikan dengan sarana implementasi yang memadai, dan negara-negara berkembang tak boleh dipaksa memilih antara pengentasan kemiskinan atau tindakan iklim. 

Oleh sebab itu menurutnya, inklusifitas menjadi isu sangat penting yang harus diperhatikan.

Politisi Gerindra tersebut juga mengkritik negara-negara maju, yang seharusnya segera merealisasikan komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar $100 miliar USD, --yang awalnya dijanjikan tahun 2020--, pada 2025. 

Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya negara-negara maju dapat memimpin komitmen pengurangan emisi, terutama melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Lebih jauh, Fadli Zon juga menekankan bahwa dalam konteks situasi global hari ini, upaya mitigasi perubahan iklim menghadapi hambatan yang makin sulit, khususnya dengan terjadinya perang dan konflik di berbagai belahan dunia, seperti sedang terjadi di Gaza, Palestina.

"Perang di Gaza, selain memakan korban rakyat tak berdosa, juga telah menciptakan kerusakan lingkungan. Dengan demikian menghambat, baik secara langsung maupun tidak, upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Perang tersebut, tak saja merupakan kejahatan kemanusiaan, tetapi juga kejahatan lingkungan hidup," Demikian disampaikan Ketua BKSAP DPR RI tersebut.

Pada pertemuan COP28, Anggota Komisi I itu juga melaporkan langkah strategis Indonesia mengurangi emisi dan memitigasi dampak perubahan iklim, dengan berbagai cara.