Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
Namun gagasan Prabowo ditolak oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.
"Saat ini kami tidak membutuhkan fasilitator. Negara kita masih melakukan perang," katanya seperti dikutip AFP, pada Sabtu (10/6/2023).
Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa usulan yang disampaikan dalam IISS Shangri-La Dialogue 2023 merupakan inisiatif pribadi Menhan Prabowo.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun justru heran karena ada proposal sepenting itu yang mengatasnamakan Indonesia tetapi tidak diketahui atau dimintakan izin kepada presiden.
Load more