Prabowo Gagal Mendamaikan Ukraina-Rusia, Refly harun: Itu Kegagalan Pribadi, Bukan Negara Atau Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina, di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Ia pun mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.

Lima saran tersebut meliputi, pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. 

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Baca Juga

Tegas! Prabowo: Tidak Boleh Hukum Jadi Alat Kriminalisasi Lawan Politik di Pemerintahan Saya

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. 

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Namun gagasan Prabowo ditolak oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

"Saat ini kami tidak membutuhkan fasilitator. Negara kita masih melakukan perang," katanya seperti dikutip AFP, pada Sabtu (10/6/2023).

Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa usulan yang disampaikan dalam IISS Shangri-La Dialogue 2023 merupakan inisiatif pribadi Menhan Prabowo.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun justru heran karena ada proposal sepenting itu yang mengatasnamakan Indonesia tetapi tidak diketahui atau dimintakan izin kepada presiden.

“Sangat heran kalau ada proposal sepenting itu yang mengatasnamakan bangsa dan negara Indonesia atau pemerintah Indonesia, tidak diketahui oleh presiden atau tidak tidak dimintakan ijin dari presiden,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Kamis (8/6/2023).