Dinkes DKI Jakarta Tunggu Arahan Kemenkes RI Terkait Transisi Status Pandemi Jadi Endemi

Jakarta, tvOnenews.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengaku masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait adanya transisi perubahan status pandemi ke endemi.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti menegaskan bahwa pihaknya telah siap menyesuaikan hal tersebut apabila telah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan RI.

"Kami ikuti perkembangan dan regulasi tim pusat, mau status berakhir menjadi endemi misalnya, kami tetap siap apakah itu terkait layanan kesehatan dan layanan lainnya," ujar dia, saat dihubungi media, dikutip pada Rabu (28/12/2022).

Namun, persiapan pihak Dinkes DKI Jakarta tentu perlu bersinergi dengan pihak terkait lainnya seperti Organisasi Perangkat Daerah, swasta, Polri, TNI dan lintas sektor.

Meski begitu, Widyastuti mengungkapkan bahwa Jakarta masih menyumbang angka kasus positif Covid-19 di Jakarta. Tetapi kondisi tersebut masih dapat dikendalikan.

"Insyaallah angka kesakitan yang harus sampai dirawat di rumah sakit terkendali karena sebagian besar masih tanpa gejala," jelasnya.

Baca Juga

Sejarah Berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa, Sempat Ditentang Pemerintah Hingga Kebangkitan Umat Islam di Kawasan Elite Jakarta Pasca G30S PKI

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawabannya ketika disinggung mengenai kapan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.

"(Kajian PPKM dan PSBB) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin (26/12/2022) lalu.

Presiden Jokowi mengatakan apabila sero survei sudah berada di atas 90 persen dan tingkat imunitas masyarakat Indonesia cukup baik maka bisa pencabutan PPKM bisa dilakukan.

Karena jika imunitas masyarakat cukup baik, maka peningkatan Covid-19 di negara lain tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia.

"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen). Ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya tidak ada masalah," kata Presiden Jokowi. (agr/nsi)