Bahas Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Bakal Rapat Bersama TGIPF dan Suporter Sepak Bola

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan akan mengundang Tim Gabung Independen Pencari Fakta (TGIPF) dan suporter sepak bola membahas tragedi Kanjuruhan.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama TGIPF rencananya akan dilakukan pada Senin pekan depan.

"Kita mendengar dan kita rencana akan mengundang TGIPF, jadi agenda kita hari Senin, insyaallah," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Adapun agenda RDP tersebut untuk memberikan ruang bagi TGIPF mengungkapkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan.
"Kami mengundang kawan-kawan TGIPF agar memberikan penjelasan tentang hasil temuan, rekomendasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan," tambah dia.

Selain itu, Dede Yusuf mengatakan agenda berikutnya adalah RDP bersama suporter sepak bola Indonesia.

"Hari Selasanya kita mengundang para suporter untuk mendengarkan harapan-harapan mereka kedepannya," jelasnya.

"Mungkin mereka juga punya gambaran terkait pelaksanaan persepakbolaan itu nantinya seperti apa," pungkas Dede Yusuf.

Komnas HAM Sentil FIFA Terkait Tragedi Kanjuruhan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan merancang mekanisme untuk mempersoalkan FIFA dalam peristiwa Kanjuruhan yang terjadi di Malang pada Sabtu (1/10/2022).

"Kami juga sedang memikirkan itu, kenapa FIFA tidak memberikan perhatian lebih dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam konteks Kanjuruhan," kata Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, Kamis (3/11/2022).
Sebagai institusi independen yang diakui oleh dunia, FIFA juga harus tunduk pada instrumen hak asasi manusia.

Tragedi Kanjuruhan dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya telah menewaskan sebanyak 135 orang.

"Jadi kalau FIFA juga tidak bertanggung jawab, pada soal-soal hak asasi manusia, ya biarkan FIFA bertanggung jawab pada mekanisme hak asasi manusia," jelasnya.

Anam mengatakan gagasan dasar FIFA terhadap pertandingan adalah sesuatu dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Hal itu harus terlihat secara profesional.

"Kalau membuat orang mati atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang. Oleh karenanya, memang harus dipastikan profesional," imbuhnya.

Komnas HAM telah meminta evaluasi secara menyeluruh kepada pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dalam tata kelola sepak bola Indonesia dan merekomendasikan Presiden RI Joko Widodo menggandeng FIFA untuk perbaikan menyeluruh. (hsn/fan/saa/muu)