Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono soroti proyek pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang tidak kunjung selesai dieksekusi.

Hal ini disampaikan Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

ITF Sunter yang dimanfaatkan sebagai fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern ini diketahui dipegang oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).

Kendati demikian, proyek konstruksi ITF Sunter ini telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa tahun yang lalu.

“Penugasan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kaitannya dengan ITF. Bolak-balik groundbreaking, tapi tidak kunjung tereksekusi,” ujarnya di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Dalam hal ini, Gembong selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mewakili pihaknya mengusulkan agar sekiranya Banggar DPRD tidak menyetujui pengajuan modal pembangunan ITF Sunter jika JakPro tidak serius menggarap proyek ini.

Ada pun dana yang diminta untuk pembangunan ITF Sunter sebanyak Rp 500 miliar dalam penyusunan APBD 2023.

“Kalau Badan Anggaran mau menyetujui untuk pembangunan ITF, Fraksi PDIP mendorong fokus pada satu titik saja, tapi betul-betul dieksekusi pada 2023. Kalau enggak, hapusin aja semuanya (penugasan pembangunan ITF kepada JakPro),” tegasnya.

Sebagai informasi, proyek konstruksi ITF Sunter ini telah dimulai sejak tahun 2009 di masa kepemimpinan Fauzi Wibowo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lalu rencana ini dilanjutkan oleh Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi tidak terealisasi.

Sementara saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia melanjutkan proyek ini bahkan sempat melakukan groundbreaking ITF Sunter pada tahun 2018.

Kendati telah dilakukan peletakan batu pertama, hasilnya hingga saat ini proyek tersebut masih mangkrak.

Kemudian, perencanaan pembangunan ITF Sunter mencoba menggandeng perusahaan pembangkit listrik asal Finlandia, Fortum Power Heat and Oy, sebagai investor.

Tetapi diketahui, mereka mencabut kembali kontrak kerja sama lantaran tidak mendapatkan kepastian.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta mencari jalan lain dengan meminjam uang dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) demi proyek yang digadang-gadang memiliki nilai investasi sebesar Rp 4 hingga 5 triliun.